Flash News
No posts found

Gugatan PTUN Terkait Pabrik Semen, Ini Perkembangannya

Suasana sidang di PTUN Semarang. (gambar atas) Ketua Tim Kuasa Hukum PT Semen Indonesia, Adnan Buyung Nasutin bertemu dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Suasana sidang di PTUN Semarang. (gambar atas) Ketua Tim Kuasa Hukum PT Semen Indonesia, Adnan Buyung Nasutin bertemu dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Semarang, 20 November 2014 – Tim kuasa hukum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku tergugat II dalam perkara gugatan izin lingkungan pembangunan pabrik semen Rembang yang digelar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Kamis (20/11), menilai gugatan para penggugat yakni Joko Priyanto dkk dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), tidak memiliki dasar hukum, sehingga cacat hukum dan tidak sah.

”Oleh sebab itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan untuk seluruhnya dan menerima eksepsi tergugat, serta penggugat harus membayar semua biaya perkara,” demikian ditegaskan M Sadeli Hasibuan SH, kuasa hukum tergugat II dari Kantor Adnan Buyung Nasution, saat membacakan eksepsi. Sadeli Hasibuan memohon kepada ketua majelis hakim yang dipimpin Susilowati Siahaan SH, untuk membacakan eksepsi kompetensi absolut, sebelum membacakan eksepsi lainnya atau pokok perkara. Permohonan itu disetujui.

Menurut Sadeli, berdasarkan Pasal 93 dan 53 huruf b UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa terkait izin lingkungan, penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN harus melihat apakah izin tersebut sudah memiliki dokumen Amdal dan UKL-UPL. Jika belum, baru bisa diajukan gugatan.

”Namun bila sudah memiliki, ya tidak bisa diajukan gugatan. Dokumen-dokumen yang dimiliki klien kami terkait izin lingkungan itu sudah sangat lengkap. Apalagi proyek ini adalah masuk objek vital nasional yang mendesak untuk dilakukan,” tegasnya.

Atas berbagai kelengkapan Amdal dan UKL-UPL terkait izin lingkungan yang dikeluarkan Gubernur Jateng itu, menurut Sadeli, maka pihak penggugat tidak memiliki dasar hukum, sehingga gugatannya cacat hukum dan tidak sah. ”Kami mohon ada putusan hakim terkait eksepsi kompetensi absolut ini, pada sidang berikutnya,” tambah Sadeli.

Setelah mendengarkan eksepsi, ketua majelis hakim Susilowati Siahaan meminta kuasa hukum tergugat untuk membawa bukti-bukti dokumen Amdal dan UKL-UPL terkait izin lingkungan yang dikeluarkan gubernur. Hal itu juga berlaku bagi tim kuasa hukum penggugat. Namun, baik kuasa hukum tergugat maupun penggugat menyanggupi memberikan semua bukti dokumen dalam sidang mendatang dan meminta waktu 2 minggu.

Sementara itu, saat bertemu dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di ruang kerjanya, Kamis pagi, Adnan Buyung Nasution selaku ketua tim kuasa hukum PT Semen Indonesia, menyatakan pihaknya mengapresiasi sikap Ganjar yang sangat detil dan berpijak pada kajian ilmiah dalam mengatasi pro-kontra pembangunan pabrik semen di Rembang.

”Saya sangat bahagia karena gubernur memiliki pemahaman yang sangat komprehensif terkait pembangunan pabrik di Rembang. Gubernur sangat mendukung bahwa proyek ini tak hanya bersifat lokal tapi untuk kepentingan nasional dan demi kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Buyung.
Langkah selanjutnya, kata Buyung, pihaknya akan melakukan persuasi dan pendekatan kepada pihak-pihak di Rembang, mulai dari tokoh-tokoh masyarakat, ulama, warga setempat hingga para aktivis yang menolak pembangunan pabrik tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *