Flash News
No posts found

Berondongan Protes, Pemkab Diminta Tanggap

Petugas Kantor Pos Pamotan bersama Babinsa Koramil mendatangi rumah penerima PSKS yang sakit di desa Segoromulyo, Kamis siang.

Petugas Kantor Pos Pamotan bersama Babinsa Koramil mendatangi rumah penerima PSKS yang sakit di desa Segoromulyo, Kamis siang.

Pamotan – Petugas Kantor Pos Pamotan, hari Kamis (27 November 2014) mengantarkan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) langsung ke rumah warga yang menderita sakit di desa Segoromulyo Kec. Pamotan.

Salah satunya ke rumah Sutaji di dusun Pajek desa Segoromulyo, karena yang bersangkutan sakit sakitan dan lebih banyak terbaring di tempat tidur. Petugas Kantor Pos menyerahkan uang tunai sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan. Sedangkan penerima lainnya dipersilahkan langsung menuju Balai Desa Segoromulyo, tak perlu jauh jauh datang ke Kantor Pos Pamotan. Total di desa Segoromulyo, terdapat 177 rumah tangga sasaran penerima dana program simpanan keluarga sejahtera.

Kepala Kantor Pos Pamotan, Budi Ishandyoko mengungkapkan semula pembagian dana berlangsung di Kantor Pos. Namun lantaran berdesak desakan, akhirnya disepakati untuk jemput bola, melayani di balai desa. Hari Kamis, kebetulan tim menyebar di desa Mlawat, Segoromulyo dan Bangunrejo. Cara tersebut untuk memudahkan masyarakat.

Seorang penerima dana PSKS di desa Segoromulyo, Sayono mengaku uang Rp 400 ribu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Ia berharap jangan hanya dua bulan, kalau bisa pemerintah menambah lagi sampai beberapa bulan ke depan, karena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, seperti melambungnya harga Sembako akan bertahan dalam rentang waktu cukup lama.

Dibalik pencairan dana PSKS, protes masyarakat terus bermunculan. Mereka menganggap ada keluarga mampu, bahkan perangkat desa mendapatkan jatah uang kompensasi tersebut. Sementara keluarga yang tidak mampu, justru tidak kebagian.

Protes dalam bentuk pergunjingan warga juga menyeruak di desa Mlawat Kec. Pamotan. Salah satu warga setempat, Suyoto menyesalkan pemerintah belum memperbarui data penerima, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran. Warga berencana melaporkan masalah itu ke kecamatan, diharapkan ada penanganan serius.

Pelaksana Tugas Bupati Rembang, Abdul Hafidz menghimbau jangan saling menyalahkan atas dugaan ketidakakuratan data penerima. Data berasal dari instansi resmi pemerintah yakni Badan Pusat Statistik (BPS). Terkadang desa tidak mengetahui, karena BPS mengerahkan petugas lapangan. Celakanya kalau data dikira kira sendiri, tanpa terjun langsung. Hafidz menekankan Pemkab Rembang tak berwenang mengubah. Begitu salah sasaran, sebaiknya dana tetap diambil, kemudian diberikan kepada warga yang lebih berhak.

Ketua Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Rembang, Harno menyarankan Pemkab Rembang tetap menampung aspirasi masyarakat.

Jangan hanya melempar tanggung jawab ke pemerintah pusat. Data yang salah, musti dibetulkan, supaya pemerintah pusat mengetahui kenyataan di lapangan. Harapannya lain hari ketika menggulirkan kebijakan, diawali dengan persiapan matang, sehingga tidak memancing kecemburuan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *