Flash News
No posts found

Pasca Reformasi, Keturunan Eks PKI Bisa Menjadi TNI – Polri Tidak Ya..?

Anggota TNI dan Polri di Rembang mengikuti upacara, belum lama ini. Keturunan eks PKI masih sulit bergabung ke dalam dua korps tersebut.

Anggota TNI dan Polri di Rembang mengikuti upacara, belum lama ini. Keturunan eks PKI masih sulit bergabung ke dalam dua korps tersebut.

Rembang – Untuk menjadi anggota TNI/Polri, pemuda dari kalangan keluarga eks Partai Komunis Indonesia (PKI) masih sangat sulit. Mereka harus menjalani penjaringan super ketat. Bahkan di TNI sendiri, anggota yang lolos, wajib terbebas dari paham komunisme keluarganya.

Kepala Staf Kodim Rembang, Mayor Nur Sutiyasno, hari Kamis (01 Oktober 2015) mengatakan aturan dari Mabes TNI belum dicabut.

Biasanya, ketika ada warga mendaftar TNI, Kodam IV Diponegoro akan mengirimkan surat ke Kodim, untuk menelusuri rekam jejak yang bersangkutan. Begitu diketahui orang tua atau kakek neneknya, dulu pernah aktif di PKI dan Gerwani, pasti pendaftar tidak lolos.

Hal itu semata mata ingin mencegah potensi sekecil apapun, sehingga TNI tidak rawan dimasuki paham komunis.

Lalu bagaimana di kepolisian ? Kapolres Rembang, AKBP Winarto menuturkan kalau mendaftar, selama berkas memenuhi syarat, boleh ikut.

Saat seleksi, pihaknya juga menelusuri latar belakang pendaftar dan keluarganya. Ketika ditemukan keterkaitan keluarga eks PKI, tentu menjadi catatan. Soal diterima sebagai anggota Polri atau tidak, sepenuhnya merupakan kewenangan panitia.

Seorang eks simpatisan PKI di Kec. Sulang yang kami rahasiakan identitasnya menganggap kebijakan semacam itu diskriminatif, karena mematikan karier seseorang dan melanggar hak azazi manusia. Apalagi tidak ada batasan yang jelas. Eks simpatisan PKI rata rata berusia lanjut, banyak pula yang sudah bertaubat.

Semisal, anak dari cucunya akan masuk TNI/Polri, susahnya bukan main. Apakah akan berlaku selamanya, sehingga cicit cicitnya kelak yang tak tahu menahu, harus ikut menanggung beban. Padahal mereka jelas jelas tidak terkait komunisme. Ia mendorong pemerintahan presiden Jokowi mengkaji lebih dalam, supaya mengeluarkan keputusan yang adil. (MJ – 81).

3 Komentar

  1. yanto

    Tolong hati-hati berbicara soal ini. Ini masalah yang sensitif. Pro dan kontra pasti terjadi di lingkungan masyarakat, namun demi kepentingan yang jauh lebih luas, kebijakan selama ini dianggap edfektif untuk menekan kemungkinan berkembangnya paham tersebut di Indonesia. Hal lain yang perlu dicermati ialah bahwa kita tidak boleh hanya terpaku pada keturunan eks PKI secara fisik namun juga mewaspadai kemungkinan berkembangnya paham itu di Indonesia. Di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan kian memburuk biasanya bersamaan dengan munculnya kembali paham komunis yang bersifat laten. Karenanya pemerintah harus mencari solusi praktis untuk mengatasi hal ini karena kemiskinan menjadi pintu gerbang masuknya komunis. Hanya keledai yang masuk dalam lubang yang sama lebih dari sekali !!

  2. Zufa

    Hapus luka lama, hapus dendam membara dan saling memaafkan termasuk jajaran Korban² yg telah gugur ataupun para abdi negara TNI. INDONESIA SATU, TUHAN JUGA SATU. kasihan melihat anak dan cucu serta cicit yang tidak tahu menauh tentang komunis. Presiden Jokowi sy harap dapat lebih bijak menangani semua permasalahan di Indonesia. Tujuan hidup hanya satu berserah diri dan tawakal. ✌👍

  3. Munifa

    saya korban..
    Krna org tua saya \ kakek syaa dituduh pki hx krna nama yg dimasukkn oleh slh 1 opnum gurux disekolah..
    Entah apaa mksudx..
    Selama yg syaa tahu dy hidup tdk sekalipun mengikuti kegiatan bejat tsb..
    Tp namax mshh trdaftar dlm anggota pki..
    Apakah saya ank cucux tdkk dapat melakukan pembersihan nama agar kami jg dpt hidup makmur.??

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *