Flash News
No posts found

Liar Dibiarkan, Pemkab Rembang Hadapi Tudingan Tebang Pilih

Petugas Satpol PP Kab. Rembang saat berdialog dengan pengelola kafe Its Milk, beberapa waktu lalu. Tim gabungan Pemkab Rembang menghadapi tudingan tebang pilih.

Petugas Satpol PP Kab. Rembang saat berdialog dengan pengelola kafe Its Milk, beberapa waktu lalu. Tim gabungan Pemkab Rembang menghadapi tudingan tebang pilih.

Rembang – Pasca disegelnya kafe Its Milk Jl. Dr Sutomo Rembang, karena belum berizin dan suara blender saat meracik susu mengganggu lingkungan, Pemkab Rembang belakangan ini menuai sorotan tajam, lantaran dianggap tidak adil.

Pasalnya, di sisi lain ada sejumlah kafe karaoke di berbagai pelosok kecamatan belum berizin dan diduga menjual minuman keras, sampai sekarang belum disegel. Justru kesannya seperti dibiarkan, tanpa tindakan tegas.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Rembang, Zaenudin Jafar, Senin siang (08 Agustus 2016) berpendapat mestinya Pemerintah Kabupaten jangan tebang pilih. Kalau memang sama – sama belum berizin, namun kafe karaoke tidak disegel, pasti akan mengundang kecurigaan masyarakat.
Ia berharap Pemkab berani menegakkan aturan. Apalagi sudah beroperasi secara liar, kemudian menjual Miras. Lingkungan juga resah. Menurutnya, sudah memiliki alasan kuat untuk menindak. Begitu pula kafe yang berizin, manakala terbukti menjual Miras atau mengarah pada praktek prostitusi terselubung, Pemkab layak menutupnya, karena tindakan seperti itu melanggar regulasi perizinan.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Seksi Penegak Perda Satpol PP Kab. Rembang, Sudarno menyatakan pihaknya tidak bermaksud membeda – bedakan. Kebetulan peristiwa penyegelan kafe Its Milk berawal dari keluhan penghuni rumah di samping usaha tersebut yang merasa terganggu. Kalau sudah mengarah keluhan lingkungan, tim gabungan memprioritaskan penanganan.

Mengenai kafe karaoke liar, tetap akan ditindaklanjuti. Saat ini yang menjadi kendala, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati belum menjelaskan secara rinci. Kalau Satpol PP menyegel kafe karaoke, posisinya lemah, sehingga rawan dipermasalahkan.

Sudarno menambahkan pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Dinbudparpora selaku pembina kafe karaoke dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Termasuk dengan Komisi A DPRD, supaya Perda lekas direvisi.

Sebelum ada perubahan, antar instansi akan saling menunggu dalam penertiban kafe karaoke. Sudarno menegaskan selama Perda dan Perbup siap, Satpol PP bergerak sendiri menutup, tak masalah. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *