Flash News
No posts found

Ditangisi Pegawai Honorer K II, Bupati Janjikan Tunjangan Khusus

Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat kunjungan ke sekolah – sekolah, belum lama ini. Ia mencanangkan kebijakan untuk pegawai honorer K II dan guru tidak tetap.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat kunjungan ke sekolah – sekolah, belum lama ini. Ia mencanangkan kebijakan untuk pegawai honorer K II dan guru tidak tetap.

Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengaku beberapa kali didatangi para pegawai honorer daerah kategori II, karena nasib mereka untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) semakin tidak jelas. Pegawai K II adalah pegawai honorer yang gajinya tidak bersumber dari anggaran pemerintah, namun ditopang oleh anggaran sekolah. Sampai sekarang yang belum diangkat PNS berjumlah 335 orang, dengan masa pengabdian bervariasi, antara belasan tahun sampai 30 tahun. Mayoritas berprofesi sebagai guru.

Abdul Hafidz menuturkan bahkan ada pegawai K II menangis, berharap Pemkab ikut memperjuangkan pengangkatan.
Khusus masalah itu, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun ia mempunyai cara lain, untuk memperhatikan nasib honorer daerah K II, yakni mulai tahun 2017 mendatang, akan diberi honor setara dengan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.300.000 per bulan. Artinya dalam setahun, butuh alokasi dana Rp 5.226.000.000.

Abdul Hafidz saat bertemu dengan guru di Kec. Sedan, belum lama ini, menambahkan Pemkab Rembang juga berupaya meningkatkan tunjangan untuk guru tidak tetap dari tingkat PAUD sampai dengan SMA sederajat. Semula memperoleh tunjangan dari Pemkab Rp 150 ribu per bulan. Ia memastikan mulai tahun 2017 akan naik, namun berapa angka kenaikan, masih dirahasiakan. Hafidz memastikan apabila mengetahui usulan angka tunjangan masih tetap, ia tidak akan menandatangani.

Bupati kemudian mengingatkan supaya apapun dikerjakan dengan ikhlas, karena keikhlasan membawa kenikmatan.

Sementara itu, sejumlah guru tidak tetap di Kec. Gunem menyambut baik rencana tersebut. Kabar adanya tambahan insentif, tentu melegakan. Suwati, salah satu GTT mengatakan bayaran pas – pasan tiap bulan, belum sebanding dengan rutinitas kerja. Hal itu tidak menyurutkan semangat, demi ikut mencerdaskan generasi muda.

Suwati juga berharap kalau bisa pencairan tunjangan jangan terlalu lama, tetapi dilakukan tiap 3 atau 4 bulan sekali. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *