Flash News
No posts found

Masih Banyak Desa Menyepelekan, KIP Beri Seruan

Seorang warga di Kec. Kaliori melintas di dekat spanduk tentang dana desa yang harus digunakan sesuai peruntukannya.

Seorang warga di Kec. Kaliori melintas di dekat spanduk tentang dana desa yang harus digunakan sesuai peruntukannya.

Rembang – Masih cukup banyak desa di provinsi Jawa Tengah, termasuk Kab. Rembang yang belum memperhatikan sistem informasi desa, padahal kewajiban itu menjadi amanat dalam Undang – Undang Desa.

Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, Rahmulyo Adi Wibowo menjelaskan pemerintah desa wajib menjalankan sistem informasi desa secara transparan. Salah satunya mengenai besaran anggaran dana desa dan dipakai untuk apa saja. Rincian bisa dipampang melalui website desa. Kalau belum mampu mengelola website, tinggal dicantumkan ke papan informasi atau menggunakan media MMT, kemudian dipasang di titik – titik strategis. Yang penting masyarakat bisa mengetahui. Apalagi kelak desa akan menerima kucuran dana Rp 1 miliar lebih. Tanpa kepedulian warga untuk ikut mengawasi, dikhawatirkan banyak kepala desa terjerat kasus hukum.

Rahmulyo Adi Wibowo menambahkan rendahnya kesadaran, bisa jadi karena pihak desa tidak mau susah – susah membuat pertanggungjawaban anggaran secara terbuka.

Kalau seandainya warga meminta data dan ternyata desa tidak mau menyerahkan, maka bisa terancam hukuman pidana. Tahun 2015 lalu, pernah ada badan publik di Kab. Rembang sempat menjadi terlapor di KIP, gara – gara menolak memberikan data kepada warga yang meminta. Pemohon memilih melapor ke polisi, lantaran rekomendasi KIP tak digubris. Ancaman hukuman bagi badan publik yang melanggar, 1 tahun penjara dan denda Rp 5 juta.

Kondisi tersebut perlu dievaluasi oleh dinas/instansi di jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang, agar memahami Undang – Undang Keterbukaan Informasi publik. Harapannya secara rutin menyiapkan data informasi, terbagi dalam informasi yang tersedia setiap saat, informasi berkala, serta merta dan informasi yang dikecualikan. Khusus informasi tersedia setiap saat, satuan kerja wajib menyediakan, tanpa harus diminta. KIP akan turut memantau, dengan cara langsung mendatangi sample beberapa desa.

Suwarno, seorang warga di Kec. Kragan menilai aparat desa cenderung menyepelekan sistem informasi desa, karena jarang masyarakat bertanya. Warga sering merasa sungkan konfirmasi soal rincian anggaran, meski sebenarnya ingin tahu. Ia berharap desa tertib, apalagi pengumuman seperti itu rata – rata hanya setahun sekali.

Di kecamatan Pamotan, menurut pantauan Reporter R2B, sejumlah desa sudah memasang pengumuman pemakaian dana desa. Bahkan ada desa yang memasang data tersebut di setiap dusun. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *