Flash News
No posts found

Tiga Satuan Kerja Tak Masuk Penataan SOTK, Disisi Lain Ada Dinas Baru

Anggota Komisi A DPRD Rembang, Puji Santoso.

Anggota Komisi A DPRD Rembang, Puji Santoso.

Rembang – Dalam rancangan Perda tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), ada 3 institusi yang tidak dimasukkan, karena aturannya belum jelas.

Ketiganya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rumah Sakit dr. R Soetrasno dan Kantor Kesbangpollinmas. Artinya, secara kelembagaan mereka tidak akan terkena perombakan SOTK. Namun penggantian personel atau mutasi pegawai, tetap memungkiankan.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Rembang, Puji Santoso, Minggu siang (28 Agustus 2016) mengatakan setelah mencermati Peraturan Pemerintah, belum memperinci posisi BPBD dan rumah sakit. Khusus Kantor Kesbangpollinmas, kabarnya akan menjadi instansi vertikal, langsung ditarik pemerintah pusat.

Dalam rancangan Perda itu ada 3 Badan, yakni Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD). Sebelumanya BPPKAD berstatus sebagai dinas, kini dinaikkan menjadi Badan. Sedangkan jumlah Dinas 17, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, sebagai dinas baru yang salah satu tugas, pokok fungsinya mengurusi desa.

Puji Santoso meniampali seusai draf Raperda diterima, tahapan selanjutnya DPRD akan membentuk tim panitia khusus. Kalau melihat waktunya yang agak mepet, kemungkinan pembahasan hanya berlangsung selama 2 hari. Perkiraan tanggal 06 September mendatang, Perda SOTK harus sudah disahkan. Menurut politisi Partai Gerindra ini, semakin cepat pengesahan Perda SOTK, akan memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk 2017, karena mulai 2017 sistem penganggaran mesti memakai SOTK baru. Jika sampai terlambat, Pemkab Rembang rawan terancam sanksi dari pemerintah pusat, berupa penghentian gaji pegawai.

Sebagaimana pernah diberitakan, Bupati Rembang, Abdul Hafidz belum bisa merombak satuan kerja perangkat daerah (SKPD), warisan Bupati Moch. Salim. Ada aturan, kepala daerah baru boleh menata 6 bulan pasca dilantik. Pasangan Hafidz – Bayu dilantik bulan Februari 2016, tapi belum bisa langsung merombak jajarannya pada bulan Agustus ini, gara – gara menyesuaikan ketentuan SOTK baru. Penataan semacam ini penting, supaya roda pemerintahan berjalan efektif, dalam menunjang program pembangunan daerah. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *