Flash News
No posts found

Bupati : “Masalah Ini Harus Dikeroyok Ramai – Ramai…”

Bupati Rembang, Abdul Hafidz ketika berada di tengah pedesaan, sambil naik sepeda. Dirinya bertekad mengurangi banyaknya rumah tidak layak huni.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz ketika berada di tengah pedesaan, sambil naik sepeda. Dirinya bertekad mengurangi banyaknya rumah tidak layak huni.

Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz bertekad mengerahkan semua lini untuk menangani rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah. Ia beralasan rumah tidak layak, mempengaruhi angka kemiskinan.

Abdul Hafidz membeberkan total masyarakatnya sebanyak 164 ribuan kepala keluarga. Sedangkan yang mempunyai rumah baru 136 ribu KK. Artinya, ada 1 rumah yang ditempati 2 sampai 3 kepala keluarga. Dari angka 136 ribu rumah, 91 ribuan masuk kategori tidak layak huni.
Kondisi rumah menjadi salah satu indikator kemiskinan. Apabila tak segera dibenahi, maka tiap kali pendataan oleh Badan Pusat Statistik, pasti akan mempengaruhi angka kemiskinan. Padahal ia bersama pasangannya Bayu Andriyanto menargetkan hingga akhir masa pemerintahannya, kemiskinan yang semula 19 %, mampu turun pada level 11 %.

Abdul Hafidz prihatin ketika blusukan ke desa – desa, masih banyak menjumpai warganya tidur dengan ternak kambing atau sapi, karena bangunan terlalu sempit. Ia merasa tak ada artinya jadi pemimpin, kalau belum mampu mengangkat derajat orang – orang seperti itu.
Bagi Hafidz, renovasi rumah tidak layak huni, jangan dibebankan kepada pemerintah saja. Keterbatasan anggaran, membuat penanganan tak bisa cepat. Padahal telah dikeroyok menggunakan dana daerah, provinsi sampai pusat. Maka sejak tahun 2014 – 2016 ini, pihaknya terus mendorong kalangan perbankan dan dunia usaha, ikut mengucurkan dana, guna mendukung program bedah rumah.

Masing – masing turun langsung, tapi mengenai data sasaran, tetap berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMPKB).

Zubaidi, seorang warga desa Karangasem Kec. Sedan menganggap persyaratan program bedah rumah dari pemerintah terlalu berat dan tidak memperhatikan kondisi kearifan lokal. Ia mencontohkan banyak warga miskin menempati rumah tidak layak huni, dengan status tanah pinjaman.

Meski yang meminjamkan tanah membolehkan rumah direnovasi, dibuktikan surat tertulis, namun pemerintah tetap menolak. Alasannya, tanah harus milik pribadi.

Selain itu, bantuan dalam bentuk bahan material. Sering kali warga miskin angkat tangan, karena tidak punya biaya membeli kekurangan bahan dan membayar ongkos tukang. Menurut Zubaidi, kalau serius membantu, pemerintah sudi menyusun aturan yang lebih longgar. Syukur apabila seluruh biaya renovasi ditanggung 100 %. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *