Flash News
No posts found

PLTU Sluke Menuai Sorotan, Desa Memendam Kecewa

PLTU Sluke tampak pada malam hari.

PLTU Sluke tampak pada malam hari.

Sluke – Sejumlah desa di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sluke mengeluhkan semakin merosotnya dana tanggung jawab sosial perusahaan atau dana CSR dari PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) selaku pengelola PLTU.

Kepala Desa Leran Kec. Sluke, Imron Rosyidi mengaku sangat kecewa. Alasannya, dana CSR yang disalurkan dari tahun ke tahun kian berkurang. Bahkan pembagian paket Sembako kepada warga tiap menjelang Lebaran, dalam dua tahun terakhir juga sudah tidak ada lagi.

Sering kali warganya menanyakan hal itu, kenapa PLTU semakin tidak peduli dengan lingkungan ring 1. Padahal mereka yang tinggal berhimpitan di sebelah barat PLTU, menganggap tiap hari terkena dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pembakaran batubara. Memang sekilas tidak terlihat, tapi siapa yang menjamin warga terbebas dari gangguan kesehatan akibat debu batubara. Imron berpendapat semenjak ditangani PT PJB, dana CSR terkesan untuk formalitas saja. PLTU hanya mengadakan pelatihan bagi warga setempat, namun setelah itu tidak ada tindak lanjutnya.

Idealnya dana CSR diserahkan langsung kepada pemerintah desa dan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau tahu akan seperti sekarang, wargapun banyak yang melontarkan keluhan lebih baik tidak ada PLTU.

Sebagai bahan perbandingan, PLTU Sluke pernah mengucurkan dana CSR sebesar Rp 368 juta, untuk 4 desa pada tahun 2012 silam. Setelah itu, lama kelamaan kian merosot.

Hal senada diungkapkan pihak Desa Pangkalan Kec. Sluke, yang kebetulan posisinya berada di sebelah timur PLTU. Kepala Desa Pangkalan, Sunardi mengatakan dana CSR akhir – akhir ini dalam bentuk pelatihan warga, namun anggarannya dikelola oleh PT PJB sendiri. Sayangnya, seusai pelatihan, selesai begitu saja, sehingga kurang efektif. Sunardi juga menyesalkan pemberian bantuan paket Sembako tiap mendekati Hari Raya Idul Fitri justru dihilangkan. Ia sebagai penyambung lidah masyarakat, sudah berusaha menyampaikan kepada pengelola PLTU. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban memuaskan. Menurutnya, keinginan warga tidak terlalu muluk – muluk. Sembako diberikan setahun sekali, sudah senang.

Sunardi berharap Pemkab Rembang turut menjembatani, karena mestinya keberadaan PLTU sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memberikan kepedulian bagi warga setempat.

Sementara itu, perwakilan PLTU Sluke, Nonok Indaryitno ketika dikonfirmasi menanggapi dana CSR tak bisa diserahkan ke desa secara langsung, karena mengacu kebijakan perusahaan. Selama pengelolaan PJB, ia mengklaim tak sepeserpun dana CSR diselewengkan. Bahkan pihaknya siap apabila diaudit.

Menurut Nonok penghilangan bantuan paket Sembako, karena ingin mengubah pola penyaluran dana CSR menjadi lebih produktif, melalui program pelatihan untuk membekali ketrampilan masyarakat. Tindak lanjut pasca pelatihan, tentu saja butuh proses. Nonok menegaskan tak mau dengan operasional PLTU akan membebani masyarakat. Namun sebaliknya akan terus mendatangkan manfaat bagi publik, salah satunya memasok listrik untuk sistem Jawa – Bali. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *