Flash News
No posts found

Perkembangan Proyek 248 Miliar, Bupati Buka – Bukaan

Salah satu ruas jalan rusak di sebelah barat desa Karangsekar Kec. Kaliori. Pemkab Rembang mencanangkan penanganan tahun ini.

Salah satu ruas jalan rusak di sebelah barat desa Karangsekar Kec. Kaliori. Pemkab Rembang mencanangkan penanganan tahun ini.

Rembang – Dari total 129 paket kegiatan Pemkab Rembang yang harus dilelang, sampai Senin siang (05 September 2016) belum sepenuhnya tuntas. Nilai dari seluruh paket kegiatan tersebut mencapai Rp 248 miliar lebih.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat jumpa pers Senin pagi membeberkan yang sudah masuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebanyak 20 paket, kemudian lelang tayang 22 paket, lelang sukses atau sudah siap dijalankan 55 kegiatan, 30 paket kegiatan belum masuk ULP, sedangkan yang gagal lelang 2 paket.

Hafidz mencontohkan jalur antara desa Wiroto sampai dengan Nganguk dianggarkan Rp 5 miliar, sempat mengalami gagal lelang dan harus diulang kembali.
Ada pula ruas jalan yang salah judul, sehingga pengerjaan molor. Salah satunya ruas antara Sumbermulyo – Tengger – Bitingan Kec. Sale. Tapi dalam usulannya tertulis Bitingan – Tegaldowo. Maka akan direvisi pada APBD Perubahan, sedangkan alokasi anggarannya tetap, sekira Rp 3,3 miliar.

Khusus rumah sakit dr. R Soetrasno Rembang, Pemkab menetapkan 3 paket kegiatan. 1 Paket senilai Rp 10 miliar gagal, karena tidak cukup waktu. Sementara untuk 2 paket lainnya senilai Rp 12 miliar mulai digarap, yakni penambahan ruang perawatan kelas III dan Gedung Perawatan.

Pejabat asal desa Pamotan ini mengungkapkan kalau suara di luaran menyebutkan pembangunan mandeg, menurutnya tidaklah benar. Proses terus berjalan dan tiap hari Senin diadakan evaluasi menyeluruh. Terkait penanganan jalan rusak, Pemkab menargetkan 60 – 70 % sudah bisa diatasi tahun ini.

Ahmad Soleh, seorang pemerhati kebijakan pemerintah mengungkapkan ada dua masalah yang sering terjadi, meliputi rendahnya keterbukaan dan kualitas proyek. Maka ia berharap pelaksana wajib memasang papan rincian proyek, agar masyarakat bisa membaca langsung. Mengenai kualitas proyek, pelaksana harus belajar dengan pengalaman masa lalu, supaya tidak terjerat masalah hukum. Masyarakat di desa juga mesti lebih peduli mengkritisi, apabila kualitas pengerjaan amburadul. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *