Flash News
No posts found

Pilkades Serentak Terancam Molor Lagi, Dampak Putusan MK

Warga sebuah desa di Kab. Rembang pawai naik traktor, dengan memasang tanda gambar calon Kades, saat Pilkades serentak beberapa tahun lalu.

Warga sebuah desa di Kab. Rembang pawai naik traktor, dengan memasang tanda gambar calon Kades, saat Pilkades serentak beberapa tahun lalu.

Rembang – Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kab. Rembang yang semula dijadwalkan berlangsung bulan Oktober mendatang, kemungkinan besar akan molor lagi. Hal ini disebabkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan calon kepala desa, berasal dari luar desa. Padahal aturan sebelumnya, calon kepala desa wajib penduduk setempat.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz, Senin pagi (05 September 2016) menuturkan Peraturan Bupati (Perbup) yang sudah jadi dan siap disosialisasikan kepada masyarakat, terpaksa direvisi, setelah munculnya keputusan MK. Meski demikian, Bupati berpendapat kalaupun molor, jangan sampai terlalu lama. Targetnya, Pilkades serentak di 74 desa harus berlangsung tahun ini.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Rembang, Gatot Paeran setuju Pilkades dilaksanakan tahun 2016, supaya kursi Kades definitif cepat terisi dan membuat roda pemerintahan tidak pincang.

Menyangkut keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon Kades dari luar desa, Gatot yang juga Ketua DPD Golkar Kab. Rembang ini sulit membayangkan, bagaimana kalau calon dari luar desa justru memenangkan Pilkades. Potensi masalah baru, perlu diantisipasi. Maka ia berharap Pemkab giat memberikan sosialisasi kepada desa. Lebih baik ramai di awal, daripada terjadi gejolak dikemudian hari. Namun Gatot berharap apapun konsekuensinya, desa bisa menerima putusan MK yang sudah final.

Sejumlah warga juga kaget seusai mendengar putusan terbaru Mahkamah Konstitusi. Zubaidi, warga di Kec. Sulang mempertanyakan calon Kades dari luar desa, apakah mampu menguasai masalah, apabila yang bersangkutan tidak pernah tinggal di desa tersebut.

Beda dengan komentar Sukirno, warga di Kec. Kragan. Ia menganggap putusan Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan asas keadilan dan kesamaan hak warga. Soal pilihan, tentu tergantung masyarakat. Lagipula pemilih bebas menimbang, antara calon tetangga sendiri atau dari luar kampung. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *