Flash News
No posts found

Bupati Bicara Tentang RBSJ, Begini Kritikan Pedasnya

Jaksa berada di depan kantor PT RBSJ, beberapa waktu lalu. Pemkab Rembang masih mengkaji status salah satu badan usaha milik daerah tersebut.

Jaksa berada di depan kantor PT RBSJ, beberapa waktu lalu. Pemkab Rembang masih mengkaji status salah satu badan usaha milik daerah tersebut.

Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz melontarkan kritikan pedas terhadap PT Rembang Bangkit Sejahtera (RBSJ), sebuah badan usaha milik daerah yang berkantor di desa Tireman – Rembang.

Hafidz mengungkapkan PT RBSJ yang dibentuk tahun 2007 lalu oleh Pemkab Rembang itu, belum memberikan keuntungan bagi daerah. Ia beralasan dari total modal yang digelontorkan sebesar Rp 35 miliar, PT RBSJ memang pernah menyetorkan deviden. Tapi diduga uangnya mengambil dari modal, sehingga menurutnya bukan pemasukan untuk daerah.

Logikanya perusahaan merugi, mana mungkin mampu menyerahkan keuntungan. Kondisi tersebut sama saja seperti kasus BKK tahun 2002 lalu. Waktu itu dirinya masih menjadi anggota DPRD Rembang. Dalam sebuah rapat, ia mempertanyakan BKK rugi, tapi kenapa mampu setor keuntungan kepada kas daerah. Setelah dicecar pertanyaan, perwakilan manajemen akhirnya mau mengakui bahwa setoran deviden berasal dari uang pinjaman. Kalau sudah seperti itu, baginya lebih baik jangan diteruskan. Nasib serupa juga dialami Apotik Daerah. Apotik terbelit hutang, saat ini masih dipertimbangkan apakah akan dihidupkan lagi atau ditutup saja.

Abdul Hafidz menambahkan menyangkut PT RBSJ, sebenarnya belum lama ini Pemkab harus menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS). Tapi sampai sekarang belum dilaksanakan, karena pihaknya ingin mendalami langkah terbaik apa, guna menangani PT RBSJ.

Meski sudah ada rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), tetap perlu kajian menyeluruh. Jangan sampai salah menetapkan langkah. Sedangkan untuk badan usaha milik daerah lainnya, tahun ini sudah memberikan keuntungan bagi daerah. Misalnya PD BPR BKK Lasem, Bank Jateng, Percetakan Daerah dan PDAM. Bupati mencontohkan Bank Jateng telah menyerahkan Rp 2,3 miliar, kemudian PD BPR BKK Lasem baru sekira Rp 1 M, namun rencananya ditargetkan mampu menembus Rp 3 miliar. Sekarang modal BUMD dicukupi, maka dalam waktu dekat ini ibaratnya tinggal memanen. Bagaimanapun sebuah BUMD, wajib memberikan keuntungan daerah, bukan malah sebaliknya.

Sementara itu, Puji Santoso, mantan ketua Tim Pansus PT RBSJ DPRD Rembang menganggap sempat muncul gagasan pembubaran PT RBSJ. Hanya saja jangan buru – buru, sebelum tanggung jawab mereka terpenuhi. Kucuran modal Rp 35 miliar, harus dipertegas kemana larinya dan jika masih merugi, bagaimana bentuk konsekuensinya. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *