Flash News
No posts found

Pansus SOTK DPRD Konsultasi Dengan Kemendagri, Hasilnya ?

Sejumlah pejabat di jajaran Pemkab Rembang menghadiri sebuah acara, beberapa waktu lalu. Penataan SOTK kini menjadi bahan perbincangan hangat.

Sejumlah pejabat di jajaran Pemkab Rembang menghadiri sebuah acara, beberapa waktu lalu. Penataan SOTK kini menjadi bahan perbincangan hangat.

Rembang – DPRD Rembang menargetkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang susunan organisasi tata kerja (SOTK) harus segera disahkan menjadi Perda, supaya tidak terjadi semacam kekosongan hukum dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan di Kab. Rembang. Sidang paripurna pengesahan Perda SOTK dijadwalkan berlangsung hari Rabu (14/09).

Hal itu merupakan salah satu kesimpulan, setelah Tim Panitia Khusus DPRD Rembang yang membahas masalah SOTK, baru saja pulang dari Jakarta. Mereka sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Salah satu anggota Tim Panitia Khusus, Joko Supriyadi, Minggu pagi (11/09) menuturkan saat ini susunan organisasi tata kerja masih menggunakan sistem lama. Namun begitu terbit Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rembang harus segera menyesuaikan. Apalagi per 1 Januari 2017 diwajibkan mengacu PP baru tersebut.

Dalam waktu dekat, DPRD bersama Pemkab Rembang mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2017. Artinya, kalau Perda SOTK lekas disahkan, mempunyai payung hukum yang kuat. Saat pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, mereka tidak mempermasalahkan pembentukan nomenklatur 17 dinas dan 3 badan di jajaran Pemkab Rembang. Pemerintah pusat menyerahkan kepada daerah masing – masing, asalkan masih berpedoman regulasi aturan.

Joko Supriyadi menambahkan sempat disinggung pula antara lelang jabatan dan penunjukan langsung. Informasi yang diterimanya, lelang jabatan hanya untuk posisi Eselon II A atau sekelas Sekretaris Daerah (Sekda), sedangkan jenjang kepangkatan di bawahnya, setingkat Asisten Sekda, kepala dinas dan kepala badan, kewenangan diserahkan kepada Bupati guna mengatur mekanismenya seperti apa.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyatakan pihaknya sudah membentuk panitia seleksi Sekretaris Daerah. Komposisinya 4 orang dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan Suko Mardiono, mantan Penjabat Bupati Rembang, mewakili pemerintah. Pemkab tidak akan turut campur, karena semua ditangani oleh panitia seleksi. Tahapan dimulai Minggu depan dan targetnya awal bulan November pejabat Sekda baru bisa dilantik.

Abdul Hafidz menilai posisi Sekda sangat strategis, karena harus mampu menjabarkan visi misi Bupati dan mengawal program pemerintah. Ditanya berapa orang pegawai yang sesuai persyaratan bisa ikut seleksi Sekda, Hafidz enggan memperinci. Namun menurut data yang diterima Radio R2B, setidaknya 5 nama masuk kandidat. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *