Flash News
No posts found

Banyak Kendala, Target Pembebasan Kumuh 0 %

Sampah berceceran di salah satu titik dalam kota Rembang mengakibatkan kesan kumuh.

Sampah berceceran di salah satu titik dalam kota Rembang mengakibatkan kesan kumuh.

Rembang – Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program nasional untuk mengurangi pemukiman kumuh. Targetnya, mengurangi pemukiman kumuh hingga di angka 0 persen pada tahun tahun 2019 mendatang.

Program tersebut diselenggarakan di semua kabupaten kota se Jawa Tengah. Meliputi 35 kabupaten kota, dengan jumlah 1983 desa/kelurahan. Endar Gunarto, Tim Leader Overside Service Provider (OSP) wilayah Jawa Tengah di sela-sela kegiatan lokakarya dan sosialisasi program Kotaku di lantai IV kantor Setda Rembang, baru – baru ini menuturkan pihaknya tengah mendampingi masyarakat untuk membuat dokumen perencanaan penanganan kumuh yang disebut RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman). Melalui RPLP tersebut masyarakat bersama pemerintah kabupaten melakukan penanganan, mulai pencegahan hingga peningkatan kualitas.

Pencegahan diwujudkan melalui pengendalian dan pengawasan, kemudian pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk penanganan berbentuk pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali.

Endar menambahkan dalam melaksanakan program ini, mereka menggunakan aset PNPM perkotaan, baik dari konsultannya hingga Badan Kewaspadaan Masyarakat (BKM). Dalam jangka panjang, masyarakat bisa terlayani air minum bersih 100 persen, kawasan kumuh diatasi hingga 0 persen dan masyarakat bisa menikmati sanitasi yang layak.

Kegiatan konkritnya nanti akan memfasilitasi perencanaan ditingkat desa sampai kabupaten. Semisal untuk masyarakat desa ada sistem persampahan, akan dilanjutkan ke sistem persampahan di kabupaten dengan menyediakan pembuangan akhir.

Sementara itu, Suraji, seorang warga di desa Gunungsari Kec. Kaliori menganggap pembebasan kawasan kumuh sampai 0 % akan sangat sulit. Belakangan ia mengamati di daerah pinggiran kota, pembuangan sampah tak terurus. Warga cenderung memanfaatkan pinggir jalan dan bantaran sungai, karena dianggap lebih mudah. Lama kelamaan sampah semakin menumpuk. Padahal kalau air sungai mengalir, rawan memicu banjir. Suraji menimpali selama pemerintah sigap menyosialisasikan dan memberikan fasilitas pembuangan sampah, kondisi semacam itu bisa dicegah sejak awal. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *