Flash News
No posts found

Kejengkelan Orang Tua Memuncak, Seluruh Siswa Mogok Masuk Sekolah

Anak – anak di desa Padaran memilih bermain. (gambar atas) suasana salah satu kelas di tengah aksi mogok belajar, Senin.

Anak – anak di desa Padaran memilih bermain. (gambar atas) suasana salah satu kelas di tengah aksi mogok belajar, Senin.

Rembang – Kegiatan belajar mengajar di SD N Padaran, Kec. Rembang Kota hari Senin (26/09) lumpuh, karena 131 muridnya memilih mogok belajar.
Peristiwa tersebut, setelah orang tua murid melarang anak – anak mereka masuk sekolah, sebelum kepala SD N Padaran dipindah.

Seorang wali murid, Jafar menuding kepala SD kerap mengeluarkan kebijakan, tanpa persetujuan Komite Sekolah. Contohnya dugaan pemotongan dana Bantuan Siswa Miskin, pungutan uang seragam batik dan pungutan daging qurban, yang dianggap memberatkan orang tua murid. Seragam batik misalnya, ia mempertanyakan kenapa sampai dua kali per tahun, padahal sekali saja sudah cukup. Kemudian uang qurban, tiap anak sempat dipungut Rp 35 ribu. Sekolah bukannya menyembelih hewan qurban, tapi langsung membeli dalam bentuk paket daging dari pejagal seharga Rp 30 ribu. Setelah itu dijual Rp 35 ribu per bungkus. Jafar menambahkan kemarahan warga sudah memuncak.

Saat aksi mogok berlangsung, kepala SD N Padaran tidak berada di tempat. Salah satu guru, Muhammad Amin mengaku mendapatkan informasi bahwa aksi mogok paling lama seminggu, sambil menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan. Ia pribadi turut menyayangkan, tapi tak bisa berbuat banyak. Sepanjang hari Senin, para guru sebatas duduk – duduk di dalam ruang guru.

Sebelumnya, Kepala SD N Padaran, Suci Iriani Hendrawati atau biasa dipanggil Bu Nanik menanggapi pembelian berupa daging qurban, supaya lebih praktis, mengingat waktu mepet. Menurut Nanik, tradisi qurban di sekolahnya akan tetap dipertahankan, untuk mengajarkan semangat berbagi di kalangan anak didik. Menyangkut tuntutan pindah, Suci menilai hal itu terlalu berlebihan.

Begitu mendapatkan laporan, petugas Dinas Pendidikan Kab. Rembang langsung mendatangi SD N Padaran. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Rembang Kota, Muryanto mengatakan aduan warga sudah disampaikan kepada atasannya. Kesimpulan seperti apa, ia meminta masyarakat menunggu.

Sebuah sumber di Dinas Pendidikan menyebutkan yang menjadi kendala, kepala daerah di Kab. Rembang belum bisa melakukan mutasi jabatan, mengingat Perda Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru saja disahkan. Jadwal penataan birokrasi, termasuk kemungkinan mutasi kepala sekolah, paling cepat bulan November mendatang. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *