Flash News
No posts found

Wartawan vs PLTU Sluke Dimediasi Bupati, Hasilnya?

Suasana mediasi antara wartawan dengan PLTU Sluke, di ruang kerja Bupati Rembang, Jum’at pagi.

Suasana mediasi antara wartawan dengan PLTU Sluke, di ruang kerja Bupati Rembang, Jum’at pagi.

Rembang – Kasus kekerasan terhadap wartawan yang diduga melibatkan oknum karyawan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sluke, dimediasi Bupati Rembang, Abdul Hafidz, Jum’at pagi (30 September 2016). Namun sayang, sampai akhir pertemuan tidak mencapai kata sepakat.

Bertempat di ruang kerja Bupati, dari kubu wartawan menghendaki proses hukum tetap berjalan. Tapi untuk hubungan secara profesional, antara wartawan dengan PLTU bisa diperbaiki kedepan, dengan syarat PLTU tidak lagi menerapkan cara – cara premanisme terhadap pekerja pers yang melakukan peliputan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah, Amir Machmud, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Tengah, Teguh Hadi Prayitno, perwakilan wartawan Rembang, Bupati, Komandan Kodim Rembang dan pejabat PLTU Sluke.

Ketua PWI Jawa Tengah, Amir Machmud mengatakan forum itu cukup bagus, agar Bupati mendapatkan informasi secara menyeluruh. Menurutnya, ada dua aspek yang berbeda, antara aspek hukum dan sosiologis.
Mengenai proses hukum, harus dituntaskan. Sedangkan dari sisi sosiologis, jangan sampai hubungan wartawan dengan PLTU semakin renggang.

Dalam kesempatan itu, General Manager Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sluke, Yudhi Bhagaskara memohon maaf atas tindakan sejumlah anak buahnya. Ia berpendapat peristiwa tanggal 18 Agustus lalu itu berlangsung spontan, gara – gara pegawai PLTU tidak rela 4 orang rekannya yang menjadi korban kecelakaan kerja akan difoto wartawan.

Wartawan Suara Merdeka, Djamal A. Garhan yang turut menjadi korban menganggap bukan spontanitas. Ia menduga ada pengkondisian sejak awal, karena begitu wartawan datang, langsung mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan. Bahkan berujung perampasan HP seorang wartawan, disertai penghilangan file – file foto di dalamnya.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyatakan selaku pimpinan daerah, dirinya perlu memediasi. Yang penting kasus itu menjadi bahan pembelajaran bersama, supaya tidak terulang kembali. Hafidz menegaskan bukan bermaksud intervensi. Kuncinya, kalau memang diproses hukum, biar lekas selesai. Sebaliknya jika wartawan dan PLTU sepakat damai, Bupati berharap cepat diputuskan. Menurut rencana, mediasi kedua akan digelar hari Rabu, 05 Oktober mendatang. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *