Flash News
No posts found

Hakim Sidang Di Lapangan, Sejumlah Pejabat Dan Mantan Bupati Ikut Disebut

Suasana ketika majelis hakim Pengadilan Negeri Rembang, mempertemukan antara penggugat dan tergugat di depan pabrik PT BKL, Kamis siang.

Suasana ketika majelis hakim Pengadilan Negeri Rembang, mempertemukan antara penggugat dan tergugat di depan pabrik PT BKL, Kamis siang.

Sluke – Tiga orang majelis hakim Pengadilan Negeri Rembang, Kamis siang (06 Oktober 2016) menggelar sidang langsung di lokasi lahan, sebelah selatan Pelabuhan Tanjung Bonang, desa Sendangmulyo Kec. Sluke yang kini menjadi obyek sengketa.

Majelis hakim diketuai oleh Antyo Hari Susatyo, dengan anggota Diah Indrawati dan Yustisia Permatasari. CV. Bangun Arta semula melakukan gugatan hukum terhadap 14 orang tergugat, termasuk Wakil Ketua DPRD Rembang Gunasih, mantan Bupati Rembang Moch. Salim, Direktur PT RBSJ Prilestiyo, Camat Sluke, PT Bintang Karya Laut (BKL), PT. Holi Mina Jaya, PT. Semen Indonesia Rembang dan sejumlah pihak lainnya.

Kuasa hukum penggugat, Satyo Wicaksono mengatakan semula pada waktu menjelang pengurukan atau reklamasi pantai Pelabuhan Tanjung Bonang, Pemkab Rembang mencari pemodal. CV. Bangun Arta yang mengucurkan anggaran pembelian lahan, sehingga bisa berjalan reklamasi. Pembelian kala itu diduga ditangani Gunasih atas perintah Moch. Salim. Belakangan tanah hasil pengerukan justru jatuh ke tangan sejumlah perusahaan, mulai PT. Holi Mina Jaya, PT. Semen Indonesia Rembang maupun PT BKL.

CV. Bangun Arta tidak terima, karena merasa mempunyai hak atas lahan lahan tersebut. Totalnya 17,7 hektar. Mereka mendesak supaya lahan seluas 17,7 hektar diserahkan, tapi selalu diulur – ulur, hingga akhirnya CV. Bangun Arta memutuskan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rembang. Satyo mendukung langkah majelis hakim turun ke lokasi, supaya melihat langsung batas – batas lahan yang disengketakan.

Kuasa hukum penggugat lainnya, Kemal Sipahutar mengungkapkan mediasi sudah pernah dilaksanakan. Tapi tidak membuahkan kata sepakat. Kemal mengklaim mengantongi bukti – bukti kuat, guna memenangkan gugatan.

Kuasa hukum salah satu tergugat, PT Bintang Karya Laut desa Sendangmulyo Kec. Sluke, M. Arief Pujiono mengungkapkan pihaknya sudah mempunyai sertifikat hak guna bangunan, dengan luas 18.077 meter persegi. Batas – batasnya juga sudah dilampirkan secara jelas. Ia mempersilahkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan.

Sementara itu Kepala Desa Sendangmulyo Kec. Sluke, Asrori mengaku tidak tahu persis bagaimana perjalanan transaksi jual beli lahan. Ia sebatas mengetahui PT Holi Mina jaya berdiri sejak tahun 2010, kemudian disusul PT Bintang Karya Laut sekira tahun 2012. Mereka selama ini membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga desa menganggap mereka pemilik yang sah. Begitu muncul gugatan, Asrori hanya berharap semua lekas selesai. Bagaimanapun, operasional pabrik tetap terdampak, jika masalah ini lama berlarut – larut.

Reporter R2B mencoba menghubungi Wakil Ketua DPRD Rembang yang juga warga desa Sendangmulyo Kec. Sluke, Gunasih. Sempat terdengar nada sambung, namun sejurus kemudian dimatikan.

Proses sidang sendiri berlangsung cukup lama, karena rombongan harus berpindah – pindah. Tampak anggota Polsek dan Koramil Sluke ikut memantau. Meski kerap terjadi adu argumen antara kuasa hukum penggugat dengan kuasa hukum tergugat, namun situasi tetap aman. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *