Flash News
No posts found

Calon Kades Mantan Napi Diberi Kelonggaran, Kalau Residivis ?

Saat Pilkades serentak tahap I lalu, beginilah suasana kemeriahan sebuah desa di Kab. Rembang.

Saat Pilkades serentak tahap I lalu, beginilah suasana kemeriahan sebuah desa di Kab. Rembang.

Sarang – Tiga desa di Kec. Sarang akan melangsungkan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Dua desa diantaranya merupakan warisan lama, yang gagal menggelar Pilkades serentak tahap I.

Ketiga desa tersebut meliputi Babaktulung, Dadapmulyo dan Gilis. Khusus Babaktulung serta Dadapmulyo mestinya melaksanakan Pilkades tahun 2013 lalu, namun diundur tahun ini. Penyebabnya, di Babaktulung dulu ada calon yang pernah ditahan, karena ancaman hukuman pidana 5 tahun lebih. Sedangkan di desa Dadapmulyo, ijazah salah satu calon tidak memenuhi syarat. Tarik ulur berkepanjangan, membuat Pilkades di kedua desa tersebut molor.

Camat Sarang, Edi Kiswanto, Jum’at siang (14 Oktober 2016) menuturkan calon Kades di desa Babaktulung yang pernah tersandung masalah hukum dikabarkan akan kembali mencalonkan diri. Hal itu tidak masalah, karena aturan sekarang, mantan Napi dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih diperbolehkan tetap maju nyalon. Apalagi selesainya masa hukuman yang bersangkutan sudah lewat 5 tahun. Mengenai kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat pernah punya riwayat menjalani hukuman pidana, surat tertulis telah disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Edi Kiswanto menambahkan pihaknya menerima informasi bahwa di desa Babaktulung, terdapat 2 orang bakal calon, Dadapmulyo 2 orang, sedangkan Gilis 3 orang kandidat. Ia menyadari tensi politik memungkinkan memanas, maka pihaknya menghimbau semua lapisan masyarakat bersama – sama menjaga ketentraman. Bagaimanapun Pilkades sebagai pesta masyarakat, ditanggapi saja dengan penuh suka cita, ibarat sebuah kemeriahan pesta. Begitu selesai, masyarakat kompak menyokong program – program Kades terpilih.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Rembang, Akhsanudin mengungkapkan tekhnis pengumuman calon Kades mantan Napi dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, bisa menggunakan berbagai cara. Misalnya dalam bentuk surat tertulis, lewat forum pertemuan terbuka atau woro – woro keliling kampung. Tapi kelonggaran mantan Napi nyalon, tetap ada pengecualian. Bagi pelaku kejahatan yang berulang – ulang, dilarang menjadi calon Kades. Semisal ada residivis kasus pencurian mendaftarkan diri, panitia wajib mengugurkan.

Akhsanudin menambahkan apabila panitia Pilkades tingkat desa, masih belum jelas memahami regulasi aturan tentang ijazah maupun calon Kades mantan Napi, dipersilahkan menghubungi tim pengawas kecamatan dan kabupaten. Dengan berpegang teguh pada aturan, diharapkan semua tahapan Pilkades akan berjalan lancar dan aman. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *