Flash News
No posts found

“Kalau Tahu Ada Yang Nakal, Lapor Polisi Saja…”

Seorang warga melintas di dekat baliho penunjuk kantor KPPT Kab. Rembang.

Seorang warga melintas di dekat baliho penunjuk kantor KPPT Kab. Rembang.

Rembang – Pelayanan izin usaha di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kab. Rembang layak untuk dievaluasi total. Bisa saja diteruskan kepada aparat penegak hukum, jika ada oknum nakal bermain di luar jalur prosedural. Pernyataan itu untuk menindaklanjuti keluhan pemohon izin usaha menyangkut lamanya izin jadi dan mengaku sempat ditawari tarif tinggi.

Anggota DPRD Rembang dari Fraksi Partai Gerindra, Puji Santoso menganggap loket di kantor KPPT belum ada standar tarif yang jelas dan langsung diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Akibatnya, berpeluang memunculkan praktek tawar menawar.

Ia berpendapat yang namanya pungutan, nominal angka cenderung kecil. Tapi kalau menembus jutaan rupiah, hal itu termasuk pemerasan dan lebih baik dilaporkan kepada kepolisian. Mestinya masyarakat juga harus sadar, jangan menggunakan jasa calo dari luar maupun pegawai di dalam KPPT, saat mengurus izin usaha. Pegawai KPPT diminta juga bisa menempatkan diri sebagai pelayan. Bukan memanfaatkan pemohon yang tidak ingin repot – repot mengurus, menjadi ladang baru mendulang rupiah. PNS perlu berhati – hati, mengingat larangan menerima suap maupun gratifikasi. Apalagi tim sapu bersih Pungli sudah dibentuk Presiden.

Puji yang juga anggota Komisi A Bidang Pemerintahan ini mengungkapkan upaya bersih – bersih harus didukung suri tauladan dari kalangan elite. Bupati, Wakil Bupati dan para pejabat bisa memberikan contoh yang baik. Manakala pimpinan teguh menegakkan aturan, bawahannya kemungkinan besar juga akan patuh. Tapi kalau elite ikut terjun ke soal perizinan, KPPT sulit untuk maju, karena banyak tekanan. Puji menambahkan Komisi A siap mengawasi ancaman pungutan liar ini, dengan menggelar inspeksi mendadak.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kab. Rembang, Sri Sugiyarti membantah praktek pungutan liar. Tidak benar ada bawahannya menjadi calo, sampai memathok tarif antara Rp 25 – 50 juta. Menurut Sri, rincian tarif sudah jelas rumusnya dan selalu disampaikan pemohon. Baginya KPPT sudah transparan.

Soal pengurusan izin usaha yang lama, sebuah sumber di KPPT beralasan banyak instansi harus dilibatkan. Perlu kajian dokumen, koordinasi lintas sektoral, hingga tinjauan lapangan. Sedangkan personel pegawai KPPT terbatas, hanya 16 orang ditambah 6 tenaga dari instansi lain yang berstatus diperbantukan. Namun dalam penataan susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru, KPPT akan naik menjadi dinas. Jumlah pegawainya lebih banyak, perkiraan 45 orang. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *