Flash News
No posts found

Waktu Mepet, Bupati Wanti – Wanti Penerima Dana Hibah

Sejumlah warga berada di dekat ruangan Bagian Kesra Pemkab Rembang, mengurus dana hibah.

Sejumlah warga berada di dekat ruangan Bagian Kesra Pemkab Rembang, mengurus dana hibah.

Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz meminta kepada penerima dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) untuk belajar dengan pengalaman masa lalu, agar tidak terjerat proses hukum.

Hafidz menyampaikan masalah itu dalam sosialisasi tentang dana hibah/Bansos di lantai IV Gedung Sekretariat Daerah, hari Kamis (03 November 2016). Ia mengungkapkan dulu pernah ada penyaluran dana hibah ke sebuah desa. Pelaksanaan kegiatan justru ditunda, karena masih muncul masalah. Begitu ada pemeriksaan dan belakangan juga dilaporkan ke Kejaksaan Negeri, penerima dana hibah akhirnya terseret kasus hukum.
Maka Bupati wanti – wanti supaya penerima dana hibah maupun Bansos lebih cermat. Pelaksanaan harus beres sesuai rencana dan surat pertanggungjawaban (SPJ) nya benar. Jangan sampai SPJ jadi, tapi kegiatan ternyata belum selesai.

Menurutnya, paling lambat SPJ diserahkan kepada Bagian Kesra Pemkab Rembang sebelum akhir Desember 2016, karena biasanya pemeriksaan berlangsung antara bulan Januari – Februari 2017. Begitu SPJ terlambat, rentan dipermasalahkan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten II Sekda Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, Abdullah Zawawi menyatakan penerima dana hibah berasal dari 106 lembaga agama. Ada 2 narasumber, meliputi DPPKAD dan Inspektorat yang memberikan penjelasan terkait administrasi maupun pelaksanaan dana hibah. Kebetulan waktu tinggal tersisa kurang dua bulan, mestinya kondisi ini diperhatikan oleh penerima dana.

Syarat penerima dana hibah sekarang jauh lebih ketat. Mereka semua dicantumkan secara rinci dalam lampiran dokumen Peraturan Bupati (Perbup). Manakala belum masuk lampiran itu, tidak akan bisa menerima dana hibah. Namun ada kelonggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 2016. Misalnya untuk kelompok masyarakat atau Ormas, tidak wajib berbadan hukum, tapi cukup menyertakan surat keterangan terdaftar (SKT) dari kantor Kesbangpollinmas setempat. Tahun 2015 lalu sempat diwajibkan berbadan hukum. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *