Flash News
No posts found

Banyak SD Pelosok Kekurangan Guru, DPRD Beri Solusi

Seorang guru daerah pinggiran di daerah pinggiran saat akan berangkat mengajar. DPRD temukan banyak SD pelosok kekurangan guru.

Seorang guru daerah pinggiran di daerah pinggiran saat akan berangkat mengajar. DPRD temukan banyak SD pelosok kekurangan guru.

Rembang – Kekurangan guru di Sekolah Dasar Negeri desa – desa pelosok sudah mengkhawatirkan. Hal itu menjadi temuan Komisi D DPRD Rembang, saat menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah SD maupun UPT Dinas Pendidikan tingkat kecamatan.

Henri Purwoko, Ketua Komisi D DPRD Rembang, Senin siang (07 November 2016) menjelaskan tiap kali berdialog dengan pegawai UPT Dinas Pendidikan kecamatan, sering menerima keluhan masalah kekurangan guru. Apalagi tahun ini gelombang pensiun guru terus belanjut, memperparah kekosongan. Kalau mengangkat guru honorer baru, pemerintah sudah lama melarang penambahan tenaga honorer. Akibatnya, seorang guru terpaksa merangkap mengajar di 2 kelas. Tentu saja tidak efektif dan berdampak terhadap kualitas pembelajaran. Apalagi guru PNS sekarang juga memiliki beban mengurus administrasi pertanggungjawaban tunjangan profesi dan terkadang dilibatkan dalam penanganan administrasi bantuan operasional sekolah (BOS).

Henri menganggap penyebaran guru pegawai negeri sipil belum merata. Menurut politisi PPP ini, di sekolah dasar wilayah Kec. Rembang Kota dan sekitarnya masih terjadi penumpukan. Sedangkan di sekolah pelosok, seperti Kec. Gunem, Kragan, Sarang dan Kec. Sale mengalami kekurangan. Maka ia mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi. Apabila ada sekolah berlebih gurunya, sebagian bisa dialihkan ke sekolah di daerah pinggiran. Lalu bagaimana kalau tidak mau ? Henri beralasan sebagai pegawai negeri telah disumpah siap ditempatkan di mana saja se Indonesia. Jika masih lingkup Kab. Rembang dan demi memajukan sektor pendidikan, tak semestinya mereka menolak.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kab. Rembang, Mardi memperkirakan kekurangan tenaga guru SD mencapai 500 an orang. Tahun ini tidak ada seleksi calon pegawai negeri sipil dari formasi umum. Di sisi lain, pemerintah menghentikan pengangkatan guru honorer. Sementara sekolah memanfaatkan guru non PNS, dengan honor diambilkan dari anggaran sekolah masing – masing. Mengenai saran DPRD agar penyebaran diratakan, menurut Mardi perlu pendataan valid terlebih dahulu, guna memetakan SD mana saja yang gurunya berlebihan. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *