Flash News
No posts found

Gatot : “Calon Boneka Tak Boleh Pengaruhi Tahapan…”

Suasana Pilkades serentak tahap I tahun 2013 silam di salah satu desa.

Suasana Pilkades serentak tahap I tahun 2013 silam di salah satu desa.

Rembang – Dari 43 desa yang akan menggelar Pilkades serentak, bakal calon Kades di sejumlah desa ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan. Diduga hal itu merupakan bagian strategi, untuk menghindari calon hanya 1 orang. Karena jika hanya 1 calon, masa pendaftaran harus diperpanjang. Berbeda dengan aturan sebelumnya, calon tunggal masih memungkinkan dan bisa langsung melawan kotak atau bumbung kosong ketika proses pemilihan.

Anggota Komisi A DPRD Rembang, Gatot Paeran, Selasa siang (08 November 2016) menjelaskan dari hasil inspeksi mendadak ke desa, pihaknya mencatat 4 desa yang bakal calon Kadesnya pasangan suami isteri. Selain itu, ada pula bakal calon kakak adik, bapak dan menantu serta paman dengan keponakan. Artinya, terdapat bakal calon yang sengaja dipasang untuk formalitas atau biasa disebut calon “boneka”. Walaupun seperti itu, tidak boleh panitia Pilkades menyepelekan tahapan, karena muncul perasaaan persaingan Pilkades tak lagi ketat. Ia mengingatkan jadwal tahapan Pilkades sudah baku, maka harus dipatuhi. Apabila melenceng, justru akan menjadi rawan gugatan, sehingga mempengaruhi hasilnya. Misalnya, tanggal 11 November 2016 nanti memasuki tahap penetapan calon dan pengundian nomor urut, jangan sampai meleset.

Camat Kaliori, Mustolih mengatakan di wilayahnya ada 5 desa akan mengikuti Pilkades serentak pada tanggal 30 November mendatang. Kelimanya meliputi Kuangsan, Banggi Pethak, Babadan, Sambiyan dan Mojowarno. Bakal calonnya antara 2 – 3 orang. Soal kemungkinan kandidat untuk “pantes – pantesan” ia belum tahu. Tapi memang persyaratan yang digariskan Undang – Undang dan Peraturan Bupati, jumlah minimal calon harus 2 orang. Tidak ada larangan, apakah mau suami isteri atau hubungan kekerabatan lainnya.

Sementara itu, pemerhati desa, Muhammad Rifa’i menganggap pemasangan calon boneka menunjukkan sejumlah hal. Yang pertama calon pemimpin di desa minim, kemudian warga enggan mencalonkan diri, karena butuh ongkos besar untuk menggalang pemilih atau faktor lain bahwa jabatan Kades oleh sebagian warga dianggap kurang menjanjikan. Antara besarnya tanggung jawab dan penghasilan, tak sebanding.

Menurutnya, calon boneka ketika Pilkades bisa ditekan, asalkan sistem demokrasi di tingkat desa semakin sehat. Kondisi semacam itu berpotensi memunculkan kandidat yang berkualitas, tanpa harus mengukur punya modal berapa. Untuk sementara ini, di sebagian besar desa tampaknya masih sulit, lantaran pengaruh politik praktis. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *