Flash News
No posts found

UMK Dianggap Rugikan Buruh, SPSI Justru Bertolak Belakang

Para buruh pulang bekerja dari pabrik pengolahan ikan desa Purworejo Kec. Kaliori. UMK tahun 2017 sudah resmi ditetapkan.

Para buruh pulang bekerja dari pabrik pengolahan ikan desa Purworejo Kec. Kaliori. UMK tahun 2017 sudah resmi ditetapkan.

Rembang – Upah minimum kabupaten (UMK) Rembang tahun 2017 akan naik menjadi Rp 1.408.000, dari yang semula Rp 1.300.000. Hal itu setelah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meneken usulan pengupahan dari kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Rembang, Joko Supriyadi, Selasa pagi (22 November 2016) mengaku heran terhadap penetapan upah minimum kabupaten Rembang tahun 2017 yang termasuk salah satu daerah dengan nominal UMK terendah nomor dua, setelah Kab. Banjarnegara. Satu sisi pertumbuhan ekonomi di Kab. Rembang meningkat, tapi di sisi lain kenaikan UMK masih rendah. Ia berpendapat angka Rp 1.408.000 merugikan kaum pekerja. UMK Rembang masih kalah dengan Kab. Blora, Rp 1.438.100.
Maka pada tahun – tahun berikutnya, Joko mendorong perhitungan item – item pokok untuk menetapkan UMK supaya lebih transparan dan memperhatikan sejumlah faktor tambahan. Yang jelas, semangatnya harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
Menanggapi hal itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kab. Rembang, Jasmani menyatakan sebelum mengusulkan upah minimum kabupaten, pihaknya bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kab. Rembang dan Dinsosnakertrans menggelar pertemuan. Memang sempat terjadi tarik ulur, namun pria asal Lasem yang juga anggota DPRD ini menganggap hal biasa. Namun pada akhirnya tetap membuahkan sebuah kesepakatan bersama.

Perhitungan yang diterapkan, berdasarkan UMK berjalan saat ini, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. UMK Kab. Rembang sebesar Rp 1.408.000 atau naik Rp 108 ribu, baginya sudah maksimal. Kedepan SPSI menginginkan tak sekedar pemberlakuan UMK, tapi juga ada penerapan skala upah, agar penentuannya lebih rinci dan tepat sasaran.

Jasmani menambahkan setelah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah, masih ada waktu bagi perusahaan untuk menyiapkan diri, sebelum diberlakukan mulai bulan Januari 2017. Ia menghimbau agar besaran UMK benar – benar dipatuhi. Angka Rp 1.408.000 merupakan besaran minimal, seandainya perusahaan mampu memberikan gaji diatas itu, politisi PDI Perjuangan ini menilai jauh lebih baik. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *