Flash News
No posts found

Penertiban Kafe Karaoke, Bupati Terpikir Ide Ekstrem Tapi Bikin Geli

Wakil Bupati Rembang, Bayu Andriyanto berdialog dengan pemilik kafe, saat Sidak kafe karaoke, belum lama ini.

Wakil Bupati Rembang, Bayu Andriyanto berdialog dengan pemilik kafe, saat Sidak kafe karaoke, belum lama ini.

Rembang – Sangking pusingnya mengatasi masalah kafe karaoke yang menjamur di Kab. Rembang, Bupati, Abdul Hafidz sampai terpikir ingin menerapkan ide lumayan ekstrem.

Bupati menyebutkan perlu mengerahkan sejumlah pria berpenampilan seperti kiai rutin masuk ke kafe karaoke, digilir setiap malam. Mereka diminta sekedar nongkrong, dengan tujuan menimbulkan rasa sungkan bagi pemandu karaoke maupun pengunjung lain. Soal biaya nongkrong, akan ditanggung pemerintah. Bahkan gagasan tersebut sempat ia lontarkan kepada sejumlah organisasi keagamaan, agar mereka juga turut memberikan sumbang saran, bagaimana menertibkan kafe karaoke, tanpa menimbulkan masalah baru.

Gagasan “tim penyamar” itu hanya alternatif awal. Upaya lain, dengan menyusun Perda tentang kafe karaoke dan yang terakhir penindakan hukum.

Menyangkut Perda, Abdul Hafidz menambahkan Pemkab masih melakukan kajian mendalam. Yang menjadi kendala, sebuah Perda wajib memiliki naskah akademis dari perguruan tinggi. Sementara program studi di perguruan tinggi, tidak ada latar belakang keilmuan tentang kafe karaoke. Menurutnya perlu solusi, sehingga Perda yang kelak disahkan tidak menimbulkan polemik, seperti di Kab. Pati dan Kudus.

Bupati juga memastikan 8 kafe karaoke yang telah mempunyai izin saat ini, semua melanggar aturan. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata, kafe karaoke dengan kamar – kamar tertutup hanya boleh untuk kafe keluarga. Itupun tempatnya berada di dalam hotel berbintang. Di luar itu, tidak boleh kafe membuat kamar – kamar tertutup seperti sekarang.

Sementara itu, Joko Prasetyo, seorang warga Kelurahan Leteh menganggap ide Bupati untuk mengerahkan pria berpenampilan layaknya kiai ke dalam kafe karaoke sangat tidak tepat. Menurutnya, sulit bertahan lama. Semisal pada hari – hari awal, penghuni kafe karaoke bisa jadi merasa kaget. Tapi 1 atau 2 bulan kemudian, tetap kambuh lagi. Justru hanya akan menghambur – hamburkan uang, karena sulit membuat mereka sungkan.

Kalau bertujuan kafe tutup, Joko berpendapat lebih efektif melalui penindakan hukum. Misalnya ada kafe tak berizin, Satpol PP lekas bertindak dan jangan membiarkan terlalu lama beroperasi, sampai usaha kafe menjadi semakin besar. Masalahnya, sikap Pemkab selama ini terkesan lamban, sehingga memicu tumbuhnya kafe – kafe liar. Apabila regulasi tingkat daerah belum ada, ia mengusulkan memakai Peraturan Menteri sebagai dasar penertiban. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *