Flash News
No posts found

SOTK Masa Rawan Pecah Kongsi, Bupati Buka Suara

Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Abdul Hafidz – Bayu Andriyanto.

Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Abdul Hafidz – Bayu Andriyanto.

Rembang – Sejumlah kalangan menganggap mutasi jabatan di birokrasi pemerintahan menjadi masa – masa yang rawan memicu perpecahan antara Bupati dan Wakil Bupati, karena disinyalir memiliki kepentingan, untuk menempatkan figur – figur tertentu.

Setelah Bupati Rembang melakukan pengisian 190 orang kepala sekolah, suara berkembang mengenai penataan susunan organisasi tata kerja (SOTK) akan terus berlanjut, dengan sasaran pejabat sekelas kepala seksi, kepala bidang, kepala bagian hingga kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Gatot Paeran, anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Rembang berharap pejabat yang dipilih, sesuai dengan kompetensinya. Bukan karena dekat dengan Bupati maupun Wakil Bupati. Ia pribadi juga yakin, antara Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto tidak akan berselisih, gara – gara pemilihan personel. Selama tujuannya untuk perbaikan pelayanan, menurutnya akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menanggapi sampai hari Jum’at (25/11) belum pernah membicarakan masalah pengisian jabatan dengan siapapun, termasuk Wakil Bupati, Bayu Andriyanto. Tapi pada saatnya nanti pasti akan dibahas tentang pos jabatan dan siapa sosok yang layak menduduki. Ia membantah kalau muncul isyu dirinya berseberangan dengan Wakil Bupati, gara – gara pengisian jabatan. Menurutnya, hal itu rumor yang tidak bertanggung jawab dan jangan dipercaya.

Abdul Hafidz menambahkan untuk posisi kepala dinas/instansi, Bupati tidak bisa menunjuk langsung. Sifatnya sebatas mengukuhkan. Kalau ingin menggeser atau mengangkat secara definitif, mekanismenya harus menerapkan seleksi terbuka atau biasa disebut sistem lelang. Pemkab tinggal membentuk panitia seleksi yang komposisinya gabungan dari perguruan tinggi dan pemerintah. Hingga saat ini pihaknya belum menentukan perguruan tinggi mana yang akan melaksanakan seleksi terbuka untuk posisi kepala SKPD. Perkiraan mulai akhir bulan Desember penataan SOTK akan berjalan.

Menurut pria asli dusun Mudal desa Pamotan ini tak masalah kewenangan Bupati tidak seperti dulu. Bagaimanapun Pemkab harus mematuhi aturan yang digariskan pemerintah pusat. Lagipula dirinya juga merasa nyaman terhadap sistem tersebut, supaya antar pegawai bersaing sehat dan jangan saling jegal. Soal siapa orangnya yang menduduki kursi kepala SKPD, Bupati menilai tak masalah. Asalkan memiliki niat baik, komitmen tinggi dalam bekerja dan serius melaksanakan program pemerintah.

Hafidz mengungkapkan struktur organisasi tata kerja (SOTK) kelak akan banyak mengalami perubahan. Misalnya, ada dinas baru yang bertugas menangani masalah desa, kemudian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu naik status menjadi dinas. Sedangkan Kantor Kesbangpollinmas dan rumah sakit daerah, masih harus menunggu kejelasan aturan dari tingkat pusat. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *