Flash News
No posts found

Kasus Pembalakan Liar : Petugas BPN Pasang Pathok, Mulai Ada Yang Menyesal

Petugas BPN Kab. Rembang, Jum’at pagi memasang pathok di lahan tambak, hasil pembalakan liar hutan bakau.

Petugas BPN Kab. Rembang, Jum’at pagi memasang pathok di lahan tambak, hasil pembalakan liar hutan bakau.

Kaliori – Tiga orang pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Rembang, hari Jum’at (25 November 2016) menggelar pengukuran dan pemasangan pathok di lokasi lahan tambak yang merupakan hasil dari penebangan hutan bakau, pinggir pantai desa Dresi Kulon Kec. Kaliori.

Dalam kesempatan tersebut, BPN didampingi aparat desa Dresi Kulon, pengurus Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kab. Rembang dan anggota kepolisian. Hadir pula 4 orang warga pemilik tanah, kebetulan posisi lahannya berhimpitan dengan hutan bakau yang dibabat. Keterangan mereka cukup penting, untuk mengetahui batas – batas tanah, antara lahan pribadi (pemajekan) dengan tanah negara.

Juru bicara KKMD Kab. Rembang, Maimun Abdul Hanan mengatakan petugas BPN memasang pathok di batas tanah negara dengan tanah pribadi. Setelah itu dilanjutkan pengukuran, guna mengetahui luas masing – masing petak tambak, sekaligus luas hutan bakau yang terjarah.

Maimun Abdul Hanan berharap setelah pengukuran, polisi memasang semacam tanda papan atau plang, bahwa tanah itu milik negara, agar kedepan tidak disalahgunakan lagi. Apalagi tanah tersebut berstatus barang bukti dan masih dalam proses hukum.

Menurutnya, ada satu perubahan signifikan selama berada di lokasi pengukuran. Warga yang membabat bakau menyesal dan seandainya diperbolehkan, siap menghijaukan kembali kawasan itu. Warga bahkan pernah menganggap proses hukum telah berhenti, namun kenyataannya masih tetap berjalan.

Pengurus KKMD sempat berdialog dengan seorang warga desa Dresi Wetan Kec. Kaliori, Charis yang memiliki tambak di pinggir pesisir pantai tersebut.
Charis mengungkapkan tanaman bakau yang dibabat 400 an, tapi dirinya sudah mengganti menanam sampai 1.500 an batang. Pembabatan terjadi, karena ketidaktahuan masyarakat mengenai batas – batas tanah negara. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *