Flash News
No posts found

Nasib Bidan PTT Menggantung, Pemkab Hadapi Dilema

Seorang bidan di Kab. Rembang melayani pasien. Belakangan Pemkab Rembang menghadapi dilema seputar bidan PTT.

Seorang bidan di Kab. Rembang melayani pasien. Belakangan Pemkab Rembang menghadapi dilema seputar bidan PTT.

Rembang – Pelayanan kesehatan di Kab. Rembang, Jawa Tengah terancam terganggu, menyusul kontrak tenaga bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT) akan berakhir tahun ini. Jumlah mereka sebanyak 158 orang, belum ada kepastian diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, padahal sudah mengikuti tes.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengaku bingung. Jika dibiarkan, pasti berdampak terhadap pelayanan. Apabila tetap digaji oleh Pemkab Rembang, tidak mempunyai dasar. Apalagi pusat masih memberlakukan larangan pengangkatan tenaga honorer daerah. Saat berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), seusai tes bidan PTT belum bisa ditindaklanjuti untuk diangkat menjadi CPNS. Menurutnya, kondisi semacam ini menyulitkan daerah.

Abdul Hafidz menambahkan bidan PTT paling banyak menyebar di Puskesmas se Kab. Rembang.
Selain status bidan non PNS yang mengkhawatirkan, pihaknya juga dihadapkan banyaknya persyaratan, supaya Puskesmas mengantongi akreditasi. Mulai dari kesiapan ruangan unit gawat darurat (UGD) hingga mempunyai instalasi pengolahan limbah.

Contohnya, Puskesmas Pancur. Bangunan sekarang tak bisa dibangun untuk ruang UGD, lantaran tanah sudah habis terpakai. Maka Puskesmas tersebut rencananya dipindah ke sebelah barat kantor kecamatan, dengan anggaran Rp 4 – 5 miliar. Kemudian instalasi pengolahan limbah, tahun 2017 mendatang semua Puskesmas akan dilengkapi sarana itu. Apabila tidak ada, akreditasi terancam dicabut.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Rembang, Henri Purwoko menyesalkan sikap pemerintah pusat. Beberapa waktu lalu, mereka sempat berjanji bahwa bidan PTT akan diangkat menjadi pegawai negeri melalui tes. Tes telah selesai, kenapa masih menggantung.
Kalau dikembalikan lagi ke daerah, buat apa ada tes. Menurutnya, tak perlu buru – buru menjadikan bidan PTT menggunakan mekanisme anggaran seperti tenaga harian lepas yang dibiayai daerah.

Henri Purwoko menambahkan perkiraan pada awal bulan Desember mendatang, Komisi D akan ke Jakarta untuk menanyakan masalah ini kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian PAN & RB. Ia mendesak pusat jangan mengingkari janji, karena berkaitan dengan nasib seseorang. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *