Flash News
No posts found

Tak Ada Tindakan Nyata, Pemkab Didesak Bentuk Tim Independen

Pekatnya air laut di pinggir pantai Kec. Kaliori, akibat pencemaran limbah.

Pekatnya air laut di pinggir pantai Kec. Kaliori, akibat pencemaran limbah.

Kaliori – Pemkab Rembang didesak membentuk tim independen untuk menelusuri masalah pencemaran laut di Kec. Kaliori. Salah satu yang terkena imbasnya seperti Pantai Pasir Putih dusun Wates desa Tasikharjo Kec. Kaliori. Jika kondisi tersebut tidak ada penanganan serius, dikhawatirkan efeknya akan meluas.

Komandan Koramil Kaliori, Kapten Wardiyana mengatakan tim independen bisa mengambil dari gabungan pegiat lingkungan, LSM, TNI – Polri dan perwakilan Pemkab Rembang. Tujuannya, supaya hasil investigasi yang diperoleh benar – benar obyektif. Setelah mengetahui akar masalah, tim baru memberikan rekomendasi bagaimana solusi untuk mengatasi kondisi tersebut. Wardiyana tidak setuju apabila pencemaran pantai diatasi dengan gerakan demo masyarakat, hanya karena dipuncak kejengkelan, setelah berulang kali memberikan peringatan kepada pihak pabrik.

Daripada demo, Wardiyana cenderung memilih menyerahkan kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat, untuk saluran menyampaikan aspirasi. Ia juga menyayangkan dalam setiap pertemuan, kabarnya pemimpin pabrik jarang sekali hadir dan sebatas mewakilkan, sehingga tidak bisa memberikan putusan secara langsung.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Rembang, Purwadi Samsi mengatakan pembuangan limbah pabrik – pabrik besar memang memberikan andil terhadap pencemaran laut. Tapi menurutnya, tak bisa dipungkiri industri ikan rumahan sangat banyak di pinggir pesisir Banyudono, Purworejo dan sekitarnya. Pembuangan limbah langsung ke laut, tanpa diproses. Masalah tersebut juga harus dipikirkan, apalagi pengawasannya sulit. Menurut rencana, pada tahun 2017 mendatang, melalui anggaran dari pusat, pihaknya akan membuat bak pemrosesan limbah rumah tangga di desa Banyudono Kec. Kaliori.

Khusus limbah pabrik, BLH selalu menekankan pabrik membenahi instalasi pengolahan limbah. Jika merasa keberatan dengan pengolahan standar, lantaran anggaran besar, sejumlah pabrik bisa patungan untuk membuat bak pemrosesan secara bersama – sama. Soal usulan pembentukan tim independen, sejauh ini BLH belum mengarah sampai ke situ.

Ketika disinggung, kenapa BLH tidak memberikan sanksi berjenjang, mulai surat peringatan 3 kali. Begitu tidak mengindahkan, pabrik disegel sementara. Khusus penyegelan, Purwadi menjawab singkat banyak faktor yang dipertimbangkan. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *