Flash News
No posts found

Ungkapkan Musibah Daerah, Ditengah Penyerahan Sekretariat BKAD

Sekda Bojonegoro, Suhadi Muljono (berkacamata) dan wakil Pemkab Rembang, Noor Effendi saat serah terima sekretariat BKAD Ratubangnegoro, Kamis.

Sekda Bojonegoro, Suhadi Muljono (berkacamata) dan wakil Pemkab Rembang, Noor Effendi saat serah terima sekretariat BKAD Ratubangnegoro, Kamis.

Rembang – Setelah dua tahun sekretariat bersama Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Blora, Tuban, Rembang, Bojonegoro (Ratubangnegoro) berada di kabupaten Rembang, mulai tahun ini pindah ke Bojonegoro. Serah terima sekretariat berlangsung di hotel Fave, Kamis (12/1/2017) dari Sekda Rembang Subakti yang diwakili Plt. Asisten Pemerintah Sekda, Noor Effendi kepada Sekda Bojonegoro, Suhadi Moeljono.

Noor Effendi mengatakan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 363 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah bisa mengadakan kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang didasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan serta saling menguntungkan. Selain itu kerjasama antar daerah bisa mengurangi kesenjangan daerah satu dengan yang lainnya. Keempat daerah sudah melakukan berbagai kerja sama, meliputi pengembangan penanaman modal, pengembangan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan sosial dan ketenagakerjaan, pengembangan pariwisata, pemeliharaan pekerjaan umum jalan dan jembatan.

Selain itu dalam bentuk operasi bersama di daerah perbatasan, layanan inseminasi buatan , sinkronisasi penataan ruang dan pelayanan lalu lintas hewan antar daerah.

Saat menyampaikan sambutan, Sekda Bojonegoro, Suhadi Muljono menceritakan kendala yang sekarang ini dihadapi daerahnya, yakni pemerintah pusat mengurangi dana bagi hasil Migas untuk Kab. Bojonegoro. Bahkan ia mengumpamakan sebagai musibah, karena Bojonegoro sangat mengandalkan kucuran dana bagi hasil tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden, pada tahun 2016 dana bagi hasil Migas semula ditetapkan Rp 1,8 triliun. Kemudian bulan Maret diubah menjadi Rp 1,4 triliun dan belakangan direvisi hanya tinggal meraup Rp 780 an miliar. Itupun hanya cair Rp 664 miliar. Dampaknya, banyak rekanan penyedia barang dan jasa di Kab. Bojonegoro yang tidak terbayar. Bojonegoro maupun daerah – daerah lain yang kemungkinan menghadapi kejadian semacam itu, sering kali tidak berdaya memperjuangkan haknya ke pusat.

Lebih lanjut Suhadi berharap kerja sama antar daerah akan lebih intensif, sehingga satu sama lain bisa saling menguatkan. Termasuk dengan Kab. Rembang, meskipun tidak berbatasan langsung.

Kesekretariatan Ratubangnegoro terus bergantian setiap dua tahunnya. Sekretariat di kabupaten Blora periode 2011 – 2012, Tuban 2013 – 2014, Rembang 2015 – 2016 dan Bojonegoro 2017-2018. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *