Flash News
No posts found

“Jangan Salahkan, Kalau Kami Berontak…”

Salah satu spanduk yang terpasang di Rembang, sebagai wujud protes larangan jaring cantrang.

Salah satu spanduk yang terpasang di Rembang, sebagai wujud protes larangan jaring cantrang.

Rembang – Anak buah kapal (ABK) cantrang yang semakin terjepit rawan berontak, apabila pemerintah tetap ngotot melarang operasional jaring cantrang.

Tokoh nelayan kapal cantrang dari desa Tasikagung Rembang, sekaligus ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit, Suyoto menjelaskan pihaknya secara prosedural sudah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah hingga Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Tapi harapan supaya pemakaian jaring cantrang diperpanjang waktunya, dianggap seperti angin lalu.

Maka jangan salahkan nelayan cantrang, apabila terjadi demo besar – besaran lagi. Ia mengibaratkan ketika orang kecil ditekan – tekan terus, sehingga tidak bisa mempertahankan hidup, pasti mereka secara manusiawi akan melawan. Entah bagaimana bentuknya, tapi anak buah kapal (ABK) cantrang sudah di puncak kebingungan, gara – gara lebih dari sebulan berhenti melaut.

Suyoto menambahkan Jum’at siang (13 Januari 2017) seusai sholat Jum’at, ABK kapal cantrang, pemilik maupun pengurus kapal berkumpul di belakang kantor Keamanan Laut Pelabuhan Tasikagung, Rembang, untuk menyikapi persoalan tersebut. Kenyataannya Kementerian Kelautan Dan Perikanan belakangan ini justru kembali menerbitkan aturan yang semakin memberatkan nasib nelayan. Disebutkan nelayan dilarang menggunakan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik, termasuk jaring cantrang di seluruh perairan Indonesia. Peralatan pengganti yang disiapkan, hanya untuk kapal berbobot 10 Gross Ton (GT) kebawah.

Ketentuan tersebut tidak berpihak kepada nelayan kecil, karena sama saja ingin “mematikan” secara halus. Melalui pertemuan kali ini diharapkan nelayan mendapatkan pemahaman tentang aturan baru dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Setelah mereka mengerti, paling tidak muncul kesamaan sikap di kalangan nelayan cantrang.

Saat ini dari total 320 an kapal cantrang se Kab. Rembang, menurutnya belum ada yang mengganti alat tangkap lain. Ia beralasan waktu perpanjangan 6 bulan terlalu singkat. Lagipula mayoritas pemilik kapal belum memiliki modal yang cukup. Seandainya kapal cantrang dijual, sulit laku. Kalaupun bisa laku, paling hanya dibeli untuk rosok dan perkiraan kurang dari Rp 100 juta. Padahal saat membuat baru, menelan biaya Rp 1 miliar lebih. Karena tidak sebanding, sementara ini kapal dibiarkan bersandar di dermaga pelabuhan.

Kapolres Rembang, AKBP Sugiarto menyatakan menyuarakan aspirasi menjadi hak warga negara. Namun ia mengingatkan jangan sampai melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Kalau sampai melanggar hukum, ujung – ujungnya nelayan yang akan menanggung dampaknya. Semua keputusan nelayan cantrang, diharapkan tetap melewati pertimbangan matang. Bukan karena terpicu emosi sesaat.

Larangan jaring cantrang, dalam beberapa kali kesempatan, ditanggapi oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Susi menekankan kebijakan tersebut demi kebaikan nelayan sendiri, pada masa mendatang.

Keberlangsungan populasi ikan akan dijaga, salah satunya melalui pengaturan alat tangkap. Terkait solusi penggantian alat tangkap, rencananya dibentuk kelompok kerja di setiap daerah. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *