Flash News
No posts found

Disdukcapil Beri Info Penting, Bagi Anda Yang Belum Kantongi e-KTP

Warga di Rembang menunjukkan KTP elektronik miliknya. Kendala blangko e-KTP habis, mulai diatasi dengan datangnya 10 ribu blangko kosong.

Warga di Rembang menunjukkan KTP elektronik miliknya. Kendala blangko e-KTP habis, mulai diatasi dengan datangnya 10 ribu blangko kosong.

Rembang – Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang, hari Senin (17 April 2017) mulai menerima blangko KTP elektronik sebanyak 10 ribu keping dari tingkat pusat.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang, Moch. Daenuri menjelaskan Senin siang pihaknya melakukan pengumpulan data pemohon, sekaligus memasang pengumuman, supaya cepat diketahui oleh masyarakat luas. Sedangkan hari Selasa (18 April 2017), akan langsung melakukan pencetakan KTP elektronik.

Ia menghimbau kepada warga yang selama ini mengurus KTP elektronik, namun belum jadi untuk segera datang mengambil nomor antrean dan menunggu untuk dilayani. Yang jelas harus membawa foto copy Kartu Keluarga, karena pencetakan mengacu Kartu Keluarga. Menurutnya, dalam mencetak KTP elektronik, butuh waktu sekira 3 menit. Justru yang lama ketika petugas harus mencocokkan data.

Daenuri menambahkan datangnya blangko KTP elektronik 10 ribu memang masih kurang. Belum lama ini sempat mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar diberi jatah 50 ribu keping, mengingat yang harus dicetak totalnya mencapai 35 ribu. Angka 35 ribu terbagi dalam 3 jenis, termasuk pembawa surat keterangan sebagai pengganti e-KTP dan remaja berusia 17 tahun keatas yang baru melakukan perekaman data. Khusus pemilih pemula ini mencapai 6 ribu orang, tapi server di tingkat pusat masih trouble, sehingga belum bisa diakses.

Sampai sekarang belum ada kepastian, kapan pusat mengirimkan tambahan blangko lagi. Meski demikian, antara Kab. Rembang, Pati maupun Kab. Kudus, ternyata sama – sama memperoleh 10 ribu keping. Artinya Rembang masih beruntung, karena jumlah warga wajib e-KTP lebih sedikit dibandingkan dua kabupaten tetangga tersebut.

Sementara itu, Ahmadi, seorang warga di Kec. Sarang berharap meski masalah KTP elektronik dilanda kasus mega korupsi yang menyeret kalangan elite politik, namun jangan menjadi alasan pemerintah untuk mengorbankan masyarakat kecil di tataran bawah. Dengan pelayanan sangat lama seperti ini, mestinya Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah – langkah percepatan. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *