Flash News
No posts found

Seorang Wanita Menangis Di Depan Anggota DPR RI, Ini Alasannya

Nelayan menyampaikan aspirasinya di depan Bupati Rembang dan anggota DPR RI, Abdul Wakhid. (gambar atas) spanduk menuntut hak angket bertebaran di Pelabuhan Tasikagung, Kamis (18/05).

Nelayan menyampaikan aspirasinya di depan Bupati Rembang dan anggota DPR RI, Abdul Wakhid. (gambar atas) spanduk menuntut hak angket bertebaran di Pelabuhan Tasikagung, Kamis (18/05).

Rembang – Nelayan kapal cantrang di Kab. Rembang mendesak supaya DPR menggulirkan hak angket, terkait Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 71 tahun 2016, salah satunya berisi larangan operasional jaring cantrang. Dengan hak angket, mereka berharap ketentuan tersebut bisa dicabut.

Desakan itu muncul ketika kalangan nelayan menggelar audiensi dengan anggota DPR RI, Abdul Wakhid di kawasan Pelabuhan Tasikagung, Rembang, Kamis siang (18 Mei 2017).

Ramlan, seorang nelayan Tasikagung menolak keras tudingan bahwa jaring cantrang disamakan dengan pukat harimau. Ia membandingkan kalau pukat harimau mulut jaringnya selalu menganga, saat digunakan untuk menangkap ikan. Namun jaring cantrang, mulut jaringnya lama kelamaan akan semakin menutup. Perbedaan lain, pukat harimau begitu ditebar, bisa menghancurkan terumbu karang, karena menggunakan pemberat rantai. Sebaliknya, jaring cantrang begitu terkena batu karang, jaringnya akan rusak. Ramlan menuding peraturan menteri Susi Pudjiastuti tidak tepat.

Sumiyatun, mewakili buruh bongkar ikan di TPI Tasikagung sambil menangis menyampaikan aspirasinya. Ia khawatir kalau jaring cantrang benar – benar dilarang, buruh bongkar terancam akan menganggur, karena order menurun drastis.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz yang hadir dalam audiensi itu menyampaikan jaring cantrang boleh beroperasi sampai akhir tahun 2017, khusus bagi nelayan di provinsi Jawa Tengah. Jika ternyata saat melaut, nelayan masih saja ditangkap oleh aparat, Hafidz meminta agar dilaporkan kepada dirinya. Bupati berjanji siap meneruskan kepada Kapolda bahkan Kapolri, sehingga nelayan tenang dalam bekerja. Hafidz mengajak nelayan jangan berhenti berusaha, karena bisa saja muncul kebijakan perpanjangan operasional cantrang atau bahkan penghapusan Peraturan Menteri No. 71 tahun 2016.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wakhid menegaskan dirinya mendukung jaring cantrang dilegalkan. Tak sekedar hanya sampai akhir tahun 2017. Nantinya masukan dari berbagai kalangan di Kab. Rembang akan dibawa ke pusat, untuk ditindaklanjuti. Ia berpendapat laut di Indonesia sangat luas. Nelayan ingin bertahan hidup dengan mengambil sumber daya kelautan, kenapa harus dibatasi.

Wakhid yang belakangan namanya dijagokan sebagai kandidat calon gubernur Jawa Tengah ini juga memastikan siap membantu membebaskan nelayan kapal cantrang yang masih ditahan oleh aparat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan Dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bersikukuh tetap melarang jaring cantrang. Ia beralasan laut di Indonesia harus dijaga, supaya kuat bertahan lama, demi warisan anak cucu pada masa mendatang. Susi meminta masalah jaring cantrang jangan dipolitisir. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *