Flash News
No posts found

Tawa Pecah Di Sidang Kasus Kekerasan Wartawan, Ini Pemicunya

Terdakwa kasus kekerasan terhadap wartawan, Suryono (kanan mengenakan jaket) berbincang – bincang dengan pimpinan PLTU Sluke, Yudi Bhagaskara, seusai sidang, Selasa siang.

Terdakwa kasus kekerasan terhadap wartawan, Suryono (kanan mengenakan jaket) berbincang – bincang dengan pimpinan PLTU Sluke, Yudi Bhagaskara, seusai sidang, Selasa siang.

Rembang – Sidang lanjutan kasus kekerasan terhadap wartawan di Pengadilan Negeri Rembang, hari Selasa (20 Juni 2017) yang semula tenang, mendadak jadi ramai. Sidang kali ini menghadirkan 3 orang saksi, masing – masing Yudi Bhagaskara pimpinan PLTU Sluke, Partini Manajer Administrasi PLTU Sluke dan Sri Mulyadi, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah selaku saksi ahli.

Kegaduhan mulai muncul ketika pengacara terdakwa, Darmawan Budiharto mengaku dirinya seorang advokat, namun memiliki kartu pers. Ia berpikir betapa mudahnya mendapatkan kartu pers. Mendengar pertanyaan semacam itu, saksi ahli, Sri Mulyadi balik bertanya siapa yang memberikan kartu pers tersebut kepada advokat ?

Sebagian pengunjung sidang pun langsung tertawa, karena merasa pernyataan Darmawan aneh. Sri Mulyadi dengan nada heran mengingatkan bahwa profesi wartawan merupakan dunia profesional, bukan untuk mainan. Belum sampai Darmawan menjawab balik, Ketua Majelis Hakim, Antyo Harri Susetyo yang memimpin sidang menegur Darmawan supaya mengajukan pertanyaan yang ada sangkut pautnya dengan penanganan kasus.

Darmawan juga menanyakan batas minimal pendidikan wartawan kepada saksi ahli, apakah lulusan TK dan SD bisa menjadi wartawan? saksi ahli menanggapi dalam aturan, memang belum ada ketentuannya. Yang penting, wartawan wajib mematuhi kode etik jurnalistik dan mampu menulis untuk kepentingan media massa. Saksi menimpali siapa yang menjamin lulusan sarjana lebih jago, ketimbang lulusan SD atau SMP. Ia mencontohkan Menteri Kelautan Dan Perikanan, Susi Pudjiastuti hanya lulusan SMP, namun kenyataannya sanggup mengemban tugas sebagai menteri. Tak berselang lama, penasehat hukum terdakwa terdiam.

Saat giliran terdakwa, Suryono mengajukan pertanyaan. 4 pertanyaan dibacakan sekaligus, sehingga ditegur Ketua Majelis Hakim, karena sebaiknya satu per satu. Pria warga desa Grawan kecamatan Sumber ini menyentil tentang kewajiban mengenakan kartu identitas hingga etika wartawan meliput.

Suryono menuturkan apa tidak boleh khawatir manakala ada orang masuk ke ruang perawatan, mengambil gambar korban kecelakaan kerja, ternyata merupakan pesaing dan ingin menyebarkan foto korban untuk menjatuhkan citra PLTU Sluke.

Saksi ahli, Sri Mulyadi menegaskan tugas wartawan mencari berita sesuai fakta. Kalau kekhawatiran persaingan antar perusahaan, bukan urusan wartawan. Menyangkut kartu identitas, pria asal Semarang ini berpendapat harus melihat situasi dan kondisi di lapangan. Ketika peristiwa mendadak, wartawan bisa saja tidak mengenakan kartu identitas atau ID Card. Apalagi jika pemakaian ID Card ternyata membahayakan keselamatan wartawan saat meliput. Namun pada waktu konfirmasi dengan narasumber, wartawan wajib mengenalkan diri, termasuk menunjukkan ID Card.

Lebih lanjut Sri memaparkan ruangan Instalasi Gawat Darurat bagian dari ruang publik. Wartawan bisa masuk, selama mendapatkan izin dari pihak rumah sakit. Pekerja PLTU Sluke sama sekali tidak berhak melarang, karena otoritas berada di tangan rumah sakit.

Seusai sidang, Sri Mulyadi menilai pertanyaan terdakwa mengenai kemungkinan persaingan usaha justru menjerumuskan terdakwa sendiri. Tergambar bahwa terdakwa merasa khawatir jangan sampai ada orang lain mengetahui peristiwa kecelakaan kerja, sehingga harus menghalangi wartawan meliput. Poin kunci itu akan dinilai oleh Majelis Hakim.

Terdakwa sendiri setelah sidang enggan memberikan komentar. Ia yang biasa naik sepeda motor, kini membawa mobil, sambil didampingi 2 orang tetanggannya. Dikonfirmasi lebih lanjut, Suryono menyarankan tanya langsung kepada Yudi Bhagaskara, pimpinan PLTU. Suryono kemudian masuk ke dalam mobil dan meninggalkan area parkir Pengadilan Negeri Rembang.

Selepas mendengarkan keterangan 3 orang saksi, menurut rencana sidang akan dilanjutkan pada tanggal 06 Juli mendatang, sehabis libur panjang Lebaran. Agendanya masih memeriksa saksi, yakni Muntoyo alias Dicky Prasetya dari Radio Pop FM. Dalam beberapa kali persidangan, yang bersangkutan belum bisa datang, karena alasan sakit. Dicky dianggap mengetahui seluk beluk kejadian itu, karena ia ikut meliput di rumah sakit. (MJ – 81).

2 Komentar

  1. Wong Rembang

    Terdakwa ngedhuk lubange dewe…pak hakim pastikan yang salah dihukum maksimal

    Wartawan golek informasi untuk masyarakat…kalau wartawan dikekang, hancur negara ini

  2. waidiono santoso

    Menurut saya perlu sekali wartawan di bekali ID card untuk supaya diketahui bahwa dia berasal dari media apa, supaya sumber informasi bisa mengklarifikasi berita apabila terjadi kekeliruan dalam menaik kan berita, terus kalau belum ada ID card minimal surat perintah tugas bagi yang magang….trus seharusnya pihak tersangka tidak perlu ada pemukulan, seharusnya di tanya baik2…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *