Flash News
No posts found

Tak Ingin Muncul Wacana Lagi, Terus Kampanyekan Penolakan

Ahmad Sururi, Wakil Ketua FKDT kabupaten Rembang.

Ahmad Sururi, Wakil Ketua FKDT kabupaten Rembang.

Sale – Forum Komunikasi Diniyah Ta’miliyah (FKDT) kabupaten Rembang terus mengkampanyekan penolakan rencana lima hari sekolah yang sempat digulirkan oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi.

Wakil Ketua Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Ta’miliyah kabupaten Rembang, Ahmad Sururi, hari Kamis (29 Juni 2017) mengungkapkan wacana kebijakan 5 hari sekolah memang meresahkan. Kementerian dianggap tak memperhatikan kearifan lokal daerah. Selain kekhawatiran bisa mematikan madrasah yang identik dengan kegiatan mengaji pada sore hari, pengeluaran siswa pasti semakin membengkak, manakala harus pulang sekolah sampai pukul 16.00 WIB.

Pria yang juga guru madrasah di desa Mrayun kecamatan Sale dan guru MTS N Sale ini menimpali di sejumlah kabupaten, keberadaan madrasah dilindungi oleh regulasi aturan daerah. Salah satunya kabupaten Tegal. Apabila siswa ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, disyaratkan melampirkan surat keterangan lulus madrasah secara berjenjang.

Ia menilai kebijakan 6 hari sekolah yang sudah berjalan selama ini, sebenarnya sama – sama menguntungkan antara pendidikan sekolah formal dengan pendidikan non formal melalui madrasah. Begitu anak pulang sekolah, sore harinya pergi ke madrasah. Praktis, guru – guru di sekolah formal tidak terlalu berat mengajarkan anak – anak mengaji. Apalagi pendidikan agama sangat efektif menempa karakter anak sejak usia dini.

Kebetulan baru – baru ini pihaknya mengikuti Musyawarah Kerja pengurus FKDT se Jawa Tengah di Semarang, yang turut dihadiri Menteri Agama, Lukman Haqim Syaefudin. Mereka mendesak Menteri Agama untuk memperjuangkan, jangan sampai program 5 hari sekolah dimunculkan lagi.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengimbau semua kalangan yang berkecimpung dalam kegiatan madrasah, jangan terlalu khawatir menyikapi wacana 5 hari sekolah. Pasalnya, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan mengkaji ulang gagasan itu. Presiden tentu mendengar berbagai masukan dari masyarakat, sehingga bisa memberikan keputusan terbaik. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *