Flash News
No posts found

Zona Industri Dan Kekagetan Bupati Saat Bertemu Investor China

Pembangunan sebuah pabrik di kabupaten Rembang. Saat ini pemkab setempat belum berencana menetapkan zona industri.

Pembangunan sebuah pabrik di kabupaten Rembang. Saat ini pemkab setempat belum berencana menetapkan zona industri.

Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz belum berpikir untuk membangun kawasan zona industri di kabupaten Rembang. Ia khawatir akan semakin banyak tanah dikuasai oleh pemodal besar, sedangkan masyarakatnya tersisih dan hanya menjadi buruh di daerah sendiri.

Abdul Hafidz mengungkapkan pada masa pemerintahan Bupati Moch. Salim lalu, sempat digagas zona industri 3 titik. Diantaranya kecamatan Sluke, antara Rembang – Lasem dan jalur Rembang – Blora. Sejauh ini ia belum sepakat, karena masih mempertimbangkan aspek sosialnya. Jangan sampai tanah – tanah strategis berubah menjadi pabrik – pabrik besar. Menurutnya kasihan masyarakat, kalau dalam jangka panjang lahan kian menyusut.

Hafidz menimpali sempat ditemui seorang investor dari China. Ternyata investor tersebut sudah benar – benar menguasai data, tentang potensi tanah dan harganya di sepanjang jalur pantai utara antara kecamatan Kaliori sampai dengan kecamatan Sarang. Ia heran kenapa sampai begitu detailnya, seraya bertanya – tanya apakah Indonesia ini akan dikuasai oleh kekuatan China. Mengingat tidak hanya Pantura kabupaten Rembang saja, tetapi data jalur Pantura Jawa telah dikantongi.

Mereka bahkan menyampaikan Bupati duduk manis saja, yang penting izin investasi bisa keluar. Hafidz menolak, dengan alasan memikirkan nasib masyarakat kedepan. Tentu tidak semua tanah dihabiskan untuk lokasi industri.

Seorang warga di Kec. Kaliori, Hardianto berharap Pemkab Rembang berhati – hati menyikapi persaingan global seperti sekarang. Pelan tapi pasti, tak terasa tanah – tanah di pinggir jalur Pantura jatuh ke tangan pengusaha asing.

Mereka biasanya cukup pintar memanfaatkan perantara orang Indonesia, dengan dijadikan pimpinan perusahaan. Padahal pemilik sebenarnya dari negara China, Korea maupun Taiwan. Ada beberapa contoh konkret, pabrik pengolahan ikan kelas ekspor di kabupaten Rembang, penguasa sahamnya rata – rata pemain asing. Menurut Hardianto, jika pengusaha mematuhi upah standar daerah tak masalah, sebagai upaya mengurangi pengangguran dan mendorong ekonomi masyarakat.

Tapi kalau tenaga kerja lokal hanya sebagai sapi perah dan efek negatif lingkungan tak dipedulikan, sama saja akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Maka Pemkab Rembang harus selektif mengeluarkan izin. (MJ – 81).

2 Komentar

  1. abdullah hamid

    Setuju ! dengan kebijakan nasionalisme agraria Bapak Bupati Rembang. Karena sesungguhnya garis pantai merupakan sabuk pengaman terdepan matra laut pertahanan NKRI

  2. Andhi suheri

    Potensi di kota rembang sangat besar untuk perindustrian.bahkan investor asing sangat senang bila mendirikan usaha di kota rembang….jangan sampai china mengambil semua itu …warga lokal sendiri harus yg bergerak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *