Flash News
No posts found

Guru, Regrouping Sekolah Dan Dilema Pemkab Yang Belum Terjawab

Sejumlah siswa di kecamatan Pancur berangkat ke sekolah. Pemkab Rembang masih bimbang menetapkan regrouping sekolah.

Sejumlah siswa di kecamatan Pancur berangkat ke sekolah. Pemkab Rembang masih bimbang menetapkan regrouping sekolah.

Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengakui jumlah aparatur sipil negara (ASN) atau dulu biasa disebut pegawai negeri sipil di kabupaten Rembang berlebihan. Akibatnya, beban anggaran daerah cukup berat.

Abdul Hafidz menjelaskan jumlah pegawai berstatus ASN se kabupaten Rembang mencapai 8.300 orang. Padahal idealnya, standar komposisi pegawai hanya 1 % dari jumlah penduduk. Karena warga kabupaten Rembang mencapai 625.000, mestinya jumlah pegawai paling banyak 6.250 orang. Posisi sekarang sudah over kapasitas, membuat nilai belanja gaji untuk pegawai setiap tahun mendominasi pengeluaran. Untuk guru saja plus tunjangan profesi (sertifikasi) membutuhkan dana hampir Rp 700 miliar, sedangkan pendapatan kabupaten Rembang hanya Rp 1,6 Triliun. Di sisi lain, kalau mengacu rombongan belajar, ternyata banyak SD N mengalami kekurangan guru.

Abdul Hafidz menambahkan menyikapi ketimpangan antara belanja gaji dengan belanja untuk kebutuhan masyarakat, Pemkab mengkaji 2 langkah. Yang pertama, penggabungan sekolah SD N (regrouping) atau pemberdayaan guru tidak tetap (GTT). Regrouping sekolah ketika dijalankan, konsekuensinya pemerintah harus menyediakan sarana transportasi siswa menuju sekolah, lantaran jarak antara rumah siswa dengan sekolah menjadi lebih jauh. Kalau akses transport sulit, dikhawatirkan angka anak putus sekolah meningkat.

Dampak lain regrouping, tunjangan profesi guru terancam hilang, gara – gara jam mengajar berkurang. Guru pasti protes. Kebetulan dalam waktu dekat ini, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan berencana mengeluarkan aturan penyebaran guru ASN. Bisa antar sekolah, antar daerah maupun antar provinsi. Sangat memungkinkan guru yang semula bertugas di kabupaten Rembang, kelak pindah tugas ke daerah lain. Regulasi masih digodok, tinggal menunggu tanggal mainnya. Ia berharap penyebaran hanya untuk antar sekolah, yang masih dalam lingkup se kabupaten.

Khusus bagi guru tidak tetap, Hafidz meminta jangan khawatir. Pemkab mengupayakan GTT kategori II yang belum diangkat menjadi ASN, diberi honor Rp 1,3 juta, mendekati upah minimum kabupaten (UMK). Sedangkan GTT non kategori II, anggaran daerah secara bertahap akan memberikan kenaikan tunjangan, melihat kondisi keuangan. Bagi Bupati, mengoptimalkan peran GTT lebih efektif, untuk mengatasi kekurangan guru. Dibandingkan menggabungkan sekolah. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *