Flash News
No posts found

Mengurangi Tuduhan Miring Dalam Pengisian Perangkat Desa, Bupati Lontarkan Ide

Bupati Rembang, Abdul Hafidz memberikan pengarahan di depan kepala desa, Senin pagi (24/07).

Bupati Rembang, Abdul Hafidz memberikan pengarahan di depan kepala desa, Senin pagi (24/07).

Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz menggagas adanya seleksi pengisian perangkat desa secara serempak, dengan ditangani pihak ketiga, dalam hal ini perguruan tinggi.

Bupati melontarkan ide tersebut saat sosialisasi susunan organisasi tata kerja (SOTK) Desa dan pengisian perangkat desa di lantai IV Kantor Bupati Rembang, Senin pagi (24 Juli 2017). Hafidz menjelaskan di dalam Peraturan Bupati mengenai perangkat desa, ada anggaran yang bisa digunakan untuk kerja sama dengan pihak ketiga. Harapannya, melalui perekrutan semacam itu akan lebih efisien, transparan dan menghasilkan perangkat desa yang berkualitas. Pemerintah desa juga lebih nyaman terhindar dari tuduhan miring, sehingga kondusivitas masyarakat tetap terjaga. Biasanya muncul anggapan, calon yang jadi merupakan orang dekatnya kepala desa, pengurus BPD atau kerabat panitia.

Meskipun pengisian perangkat merupakan wewenang penuh pemerintah desa, Bupati selaku kepala daerah merasa memiliki tanggung jawab untuk membina dan melakukan pengawasan. Jika pemerintahan desa memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, baginya pelayanan akan lebih baik.

Terkait pihak mana yang layak digandeng, Hafidz menyebut akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Menurutnya ada beberapa perguruan tinggi yang memiliki kualifikasi menangani proses seleksi, misalnya Universitas Diponegoro Semarang, UNS Solo, Universitas Dian Nuswantoro maupun Universitas Muria Kudus (UMK). Tinggal mekanismenya seperti apa, nantinya perlu dimatangkan.

Mendengar keinginan Bupati, sejumlah Kades menyambut positif. Kepala Desa Leran Kec. Sluke, Imron Rosidi mengaku setuju jika perekrutan perangkat desa diampu pihak ketiga. Pasalnya seleksi oleh desa sering kali memicu ketidakpercayaan masyarakat. Apalagi di desa selalu muncul pro dan kontra.

Imron menimpali lantaran Pemkab menargetkan pengisian perangkat desa tuntas paling lambat akhir tahun 2017, maka ia berharap Pemkab segera menggariskan formula kerja sama dengan perguruan tinggi. Apakah tes nantinya jadi 1 lokasi se kabupaten Rembang atau seperti apa. Termasuk bagaimana tekhnis pembiayaannya. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *