Flash News
No posts found

5 Hari Sekolah, Negara Dianggap Memproduksi Kemiskinan

Aktivitas guru mendidik murid di sebuah SD N di kabupaten Rembang.

Aktivitas guru mendidik murid di sebuah SD N di kabupaten Rembang.

Rembang – Di tengah – tengah ketidakpastian keputusan pemerintah, Bupati Rembang, Abdul Hafidz tetap menolak rencana kebijakan 5 hari sekolah. Menurutnya, banyak hal yang membuat dirinya bersikukuh mendesak pemerintah pusat tetap mempertahankan sistem yang berjalan sekarang, 6 hari sekolah.

Ia membeberkan ada sejumlah alasan, mulai dari sisi ekonomi, sosial dan agama. Pertimbangan ekonomi, misalnya yang semula siswa SD dan SMP diberi uang saku Rp. 2.000,- naik menjadi  Rp. 10 ribu per hari, untuk biaya makan siang di sekolah. Ujung – ujungnya pengeluaran orang tua murid meningkat. Kalau dipaksakan kemungkinan bisa, tapi sama saja nantinya negara memproduksi kemiskinan.

Bupati kemudian menyentil efek sosial, terkait banyaknya jumlah buruh di Indonesia. Kalau sekolah libur pada hari Sabtu dan Minggu, rawan menambah kenakalan remaja. Pasalnya ketika hari Sabtu, mayoritas buruh masuk kerja, sehingga pengawasan terhadap anak berkurang.

Dilihat dari pertimbangan agama, lima hari sekolah juga mengancam keberadaan sekira 1.400 TPQ dan madrasah yang ada di kabupaten Rembang. Kalau alasan lima hari sekolah untuk menajamkan pendidikan karakter anak. Pendidikan di  madrasah, menurutnya juga menjadi ajang penajaman pendidikan karakter. Belum lagi dari segi transportasi di wilayah desa, rata- rata anak SMP ke sekolah naik angkot atau menumpang kendaraan yang lewat. Begitu pulang sore, bisa menimbulkan masalah lagi, lantaran angkot sudah tidak ada.

Hafidz siap dengan konsekuensi atas sikapnya menolak 5 hari sekolah. Ia sama sekali tidak bermaksud melawan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan. Melainkan sebatas memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Kalau di kota besar, 5 hari sekolah kemungkinan cocok. Namun di daerah seperti kabupaten Rembang, rawan memancing berbagai konflik kepentingan.

Secara terpisah, Mulyadi, warga desa Baturno Kec. Sarang mendukung sikap Bupati. Baginya jika sekolah lima hari diberlakukan, membuat tidak ada keseimbangan pengetahuan formal dan pendidikan agama. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *