Flash News
No posts found

Aset Gede Tanpa Payung Hukum, DPRD Akhirnya Ajukan Perda Inisiatif

Salah satu aset bangunan PNPM di kabupaten Rembang.

Salah satu aset bangunan PNPM di kabupaten Rembang.

Rembang – Komisi A DPRD Rembang mengusulkan peraturan daerah (Perda) inisiatif tentang Pelestarian Dan Pemberdayaan Aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Hal itu setelah banyak muncul pertanyaan di tingkat kecamatan, bagaimana nasib aset PNPM kedepan yang semakin berkembang. Padahal program tersebut telah dihentikan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2014 lalu.

Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Rembang, Mohammad Asnawi, menjelaskan aset bergerak PNPM Mandiri se kabupaten Rembang sekira Rp 83 Miliar. Kalau ditotal dengan aset seperti bangunan, perabot maupun kendaraan, nilainya hampir Rp 300 Miliar lebih. Sangat disayangkan, kalau aset sebesar itu justru menjadi tidak terkontrol. Belakangan ini desakan dari kalangan pelaku PNPM yang menginginkan adanya payung hukum kian menguat. Kalau ada Perda, harapannya ada standarisasi di seluruh kecamatan. Apalagi sampai sekarang terjadi perbedaan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Mulai nominal pembayaran honor pegawai yang menangani PNPM maupun besaran jasa dari kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP).

“Berulang kali Komisi A diminta oleh pelaku PNPM agar lekas menggodok payung hukum, biar mereka lebih mantap dalam mengelola aset tersebut. Kalau nggak ada legal formal, kan jadi bingung dan mengambang. Termasuk honor pegawai dan besaran jasa SPP, perlu diatur secara detail itu. Nah masukan tersebut kami tindaklanjuti sekarang, “ ungkapnya, Jum’at siang (22/09).

Mohammad Asnawi menimpali pemerintah pusat sendiri belum memiliki gambaran membuat payung hukum. Hanya berupa surat edaran, sehingga tidak bisa menjadi dasar pembentukan Perda. Menurutnya penyusunan Perda inisiatif ini, mengacu kearifan lokal dengan tujuan untuk menjaga aset yang sudah ada. Kalau diperlukan, pihaknya berencana melakukan studi banding ke daerah yang memiliki produk hukum, untuk melestarikan aset PNPM mandiri. Targetnya, sebelum bulan November mendatang, Perda sudah bisa disahkan.

“Kalau kita nunggu aturan dari pusat, ya lama memang. Yang ada kan baru surat edaran Mendagri. Tapi Perda ini lebih karena kearifan lokal kabupaten Rembang, melihat perkembangan di tingkat kecamatan kayak gitu. Apa ya kita diam saja, lha wong muara tujuannya juga demi kebaikan. Melestarikan dan memberdayakan aset PNPM. Kita pasti akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak, supaya Perda ini benar – benar tepat, “ tambah Asnawi.

Karena hanya 1 rancangan peraturan daerah yang akan dibahas menjadi Perda, menurut politisi dari kecamatan Sumber ini tidak perlu pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Cukup Komisi A yang menangani. Rencananya, pada hari Senin pekan depan (25/09) akan berlangsung diskusi dengan berbagai pihak terkait di gedung DPRD. Tujuannya, Komisi A ingin menyerap aspirasi sebanyak mungkin, sebagai bahan penyusunan Perda Pelestarian Dan Pemberdayaan Aset PNPM Mandiri. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *