Flash News
No posts found

Proyek Lelang Buku, Dilaporkan Ke KPK Dan Presiden

Surat protes dan pengaduan terbuka yang dilayangkan salah satu peserta lelang pengadaan buku di kabupaten Rembang.

Surat protes dan pengaduan terbuka yang dilayangkan salah satu peserta lelang pengadaan buku di kabupaten Rembang.

Rembang – Kegiatan lelang buku untuk pengadaan koleksi perpustakaan di kabupaten Rembang senilai Rp 8,6 Miliar menuai protes. Bahkan dilaporkan secara tertulis oleh salah satu peserta lelang ke berbagai pihak, mulai aparat penegak hukum, Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga Presiden Joko Widodo.

Protes dilayangkan CV. Duta Media Sarana Pendidikan yang beralamat di Jl. Banua Anyar Kelurahan Banua Anyar Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. CV ini pada awalnya ikut mendaftar lelang secara elektronik dalam pengadaan buku koleksi perpustakaan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga kabupaten Rembang, dengan nilai paket mencapai Rp 8.660.579.000. Setelah mendapatkan nomor peserta lelang, masalah mulai muncul. Untuk mengikuti lelang buku ini, salah satu syaratnya harus mempunyai surat dukungan dari penerbit buku. CV berusaha mengajukan permintaan kepada penerbit di Klaten, Solo, Bandung dan Bogor. Namun sampai tanggal 08 Oktober, tidak mendapatkan surat dukungan.

Direktur CV. Duta Media Sarana Pendidikan, Nisfuady menyatakan tanpa ada surat dukungan dari distributor atau penerbit, pihaknya pasti akan digugurkan. Ia menduga sudah ada pengkondisian oleh masing – masing penerbit buku, melalui pemetaan wilayah. Nisfuady tidak ingin ada kong kalikong antara penerbit dengan pejabat pengadaan di tingkat daerah, untuk memuluskan peserta lelang tertentu yang dikehendaki sejak awal.

Melihat kejanggalan semacam itu, CV nya memilih melayangkat surat protes dan pengaduan terbuka kepada Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati, DPRD Rembang dan aparat penegak hukum, dengan harapan bisa ditindaklanjuti. Menurutnya, dugaan persekongkolan dalam pengadaan buku sering terjadi di banyak daerah. Kalau tak diusut tuntas, dikhawatirkan kerugian negara bertambah besar.

“Permintaan surat dukungan dari penerbit, keempat empatnya nggak ada yang ngasih. Jangan – jangan CV kami di luar pemetaan, sehingga sengaja tak digubris. Satu persyaratan, berupa surat dukungan nggak dipenuhi ya akan gugur. Dengan saya melapor, muda – mudahan diperhatikan. Kalau permainan terjadi se Indonesia, bayangkan potensi kerugian bisa mencapai ratusan Miliar lho mas, monggo KPK turun, “ jelasnya.

Bambang Wahyu Widodo, dari Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) kabupaten Rembang mengaku sempat mengkonfirmasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri, apakah ikut mendampingi proses lelang pengadaan buku di Dindikpora ? Mereka menjawab belum ada permintaan. Tapi anehnya panitia lelang mengklaim telah mendapatkan pendampingan atau asistensi dari TP4D. Ia meminta Pemkab Rembang berhati – hati, karena kasus korupsi buku pernah menyeret sejumlah pejabat Dinas Pendidikan, tahun 2013 silam.

“Persoalan buku kok tampaknya lolos dari pengawasan KPK ya, padahal buku menjadi sarana penting bagi sektor pendidikan. Mestinya Pokja lelang minta dong pendampingan ke TP4D Kejaksaan Negeri. Kan mudah, biar nanti diarahkan. TP4D menyampaikan nggak ada permintaan, tapi ketika lelang kok disampaikan sudah dapat pendampingan. Kok kelihatan bohongnya. Sejauh saya memantau 43 pihak melakukan penawaran dalam tender proyek buku kali ini. Sebelum ada pemenang, ayolah dicegah jangan menyimpang, “ beber warga Perumahan Puri Mondoteko, Rembang ini.

Sementara itu, Kepala Unit Layanan pengadaan (ULP) sekaligus Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Rembang, Agus Iwan Haswanto menuturkan pihaknya sudah meminta panitia lelang untuk mengecek syarat – syarat yang dilampirkan oleh peserta. Sampai hari Selasa, proses terus berjalan dan memasuki tahap evaluasi penawaran. Terkait keluhan ada CV kesulitan mengantongi surat dukungan dari penerbit buku, panitia lelang tidak sampai mengurusi sejauh itu, karena memang bukan kewenangannya. Agus membenarkan surat dukungan merupakan salah satu syarat, guna memastikan siapapun yang menang lelang, ada jaminan ketersediaan buku.

“Aduan tersebut apakah mempengaruhi lelang atau tidak. Ternyata lelang tetap lanjut. Pokja lelang bekerja sampai mereka yakin siapa yang memiliki ketersediaan buku. Lha salah satunya ditunjukkan lewat surat dukungan, sehingga kalau menang lelang bisa memenuhi barang yang dibutuhkan. Terkait ada yang nggak bisa memperoleh surat dukungan, di luar kemampuan kami mas, “ tandasnya.

Agus Iwan Haswanto menegaskan panitia pengadaan di tingkat daerah sudah berjalan sesuai prosedur. Pihaknya menggelar lelang terbuka, antar peserta juga bisa mengamati berapa nilai penawarannya. Menurutnya masa seperti sekarang, siapapun mudah mengawasi. Unit Layanan Pengadaan sangat terbuka menerima saran dan kritik. Ketika ditanya apakah panitia pengadaan ada persekongkolan dengan penerbit buku, Agus membantah anggapan itu. (MJ – 81).

2 Komentar

  1. syarifuddin nisfuady,sh.

    Unit Layanan Pengadaan sangat terbuka menerima saran dan kritik. Kalau sarannya sudah jelas dan bertanggung jawab, dan kritiknya memang faktanya demikian , terus lelangnya mau dilanjutkan ? . silahkan lelangnya dilanjutkan, tapi pengaduan akan jalan terus , pantang mundur . karena saya salah satu dedengkotnya lelang lpse utk pengadaan barang barang kebutuhan DAK , jadinya saya tahu persis bahwa ” Mafia DAK ” selalu ada .
    dan jangan beranggapan bahwa : CV>DMSP bengak – bengok ora dike ‘ i surduk , lantas kalah , dan mencak – mencak . bukan itu alasan utamanya . tapi Fair For Play pengadaan harus dijunjung tinggi oleh pihak terkait , mulai dari pemelik barang – peminta surduk, pokja lpse, ppk/pptk . pertanyaannya adalah : Bagaimana Proses permintaan HPS berjalan ? , dan berapa diskount tiap paketnya ? , 35 % , 40 % , dan berapa penurunan HPS dari nilai pagu lelang ? , wajar ndak ?
    Nonsen semuanya . semua berlindung dengan kalimat sesuai dengan prosedur pengadaan .
    Dan…………………………BOM ATOM sudah dijatuhkan di Disdikpora Kab.Rembang , Pihak berwenang gampang kok cara mengusutnya . nanti saya jelaskan kalau saya dimintai keterangan secara resmi . saya akan beberkan ” Permainan Buku DAK ” selama ini . BUm…..!!!!!!! , By. SY.NISFUADY,SH. di Banjarmasin ( Alumni Fakultas Hukum Unissula Angkt.86 ) .

  2. BERTRAND

    LANJUTKAN PAK,,SIKAT MAFIANYA….!!!!!!!!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *