Flash News
No posts found

Kapan Politik Uang Hilang, KPU Jateng Beri Jawaban

Suasana sosialisasi pasangan calon perseorangan di Gedung Hijau Rembang, Kamis siang.

Suasana sosialisasi pasangan calon perseorangan di Gedung Hijau Rembang, Kamis siang.

Rembang – Hingga saat ini budaya bagi – bagi uang (money politics) menjelang pesta demokrasi bukannya berkurang, tetapi justru semakin menjadi – jadi.

Hal itu disoroti salah satu perwakilan warga, Trimo ketika sosialisasi pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, di Gedung Hijau, Jl. Dr. Sutomo Rembang, Kamis siang (12 Oktober 2017). Ia mengeluhkan sampai kapan kondisi seperti ini akan hilang. Kalau belakangan masih banyak koruptor ditangkap, baginya tidak mengherankan, karena telah mengeluarkan modal politik sangat besar. Trimo setuju apabila aturan hukumnya dipertegas dan didukung pengawasan Badan pengawas yang maksimal, untuk menekan praktek politik uang.

“Sampai sekarang kita belum bisa mencari pemimpin yang ideal. Mosok mereka sedekah miliaran rupiah saat pencalonan, ya nggak mungkin lah. Saya maklum kalau korupsi masih jalan terus. Tapi saya masih punya keyakinan kalau hukumnya tegas dan pengawasan diperkuat, politik uang bisa dicegah. Kuncinya pemerintah sama DPR, sebagai penentu kebijakan, “ tuturnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha menanggapi politik uang terjadi, karena calon pemimpin rata – rata belum memiliki modal popularitas, sehingga kurang dikenal publik. Calon kemudian memilih cara – cara praktis, salah satunya dengan membagikan uang. Sementara sebagian besar masyarakat menganggap siapapun calon yang terpilih, kondisi kehidupannya tidak banyak berubah. Akibatnya, dalam memilih tidak memperhitungkan kualitas calon, sehingga memilih cara praktis pula. Siapa yang memberi uang, akan dicoblos.

Hal itu diperparah rendahnya partisipasi masyarakat untuk melapor, ketika terjadi money politics. Ia membayangkan suatu ketika muncul gerakan warga mengusung pasangan calon, yang dianggap mampu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat kemudian menggalang dana secara gotong royong, sebagai sarana membiayai pencalonan jagonya. Langkah semacam ini diharapkan mengurangi money politics, sekaligus mencegah tindakan korupsi ketika calon terpilih.

Pada waktu pemilihan anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) di Provinsi Bali, pernah ada calon didukung dan biayanya ditanggung beramai – ramai oleh masyarakat. Begitu jadi, anggota DPD tersebut menyerahkan gajinya kepada masyarakat, dikelola untuk kepentingan bersama.

“Jadi umumnya antara calon dengan pemilih kebetulan memiliki ruang yang sama, untuk memuluskan politik uang. Tapi ketika pemilihan DPD dari provinsi Bali itu, ada calon didukung dan setelah terpilih gajinya dikembalikan ke warga, karena yang bersangkutan memiliki komitmen bagus. Selain itu, ketika pemilihan Presiden kemarin, penggalangan dana dari pemilih juga mulai terasa. Budaya semacam itu, perlu terus didorong, “ bebernya.

Muslim Aisha menambahkan sampai saat ini belum ada tanda – tanda majunya calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Ia menyampaikan ada 23 syarat bagi calon perseorangan. Misalnya, bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pendidikan paling rendah SLTA sederajat, berusia paling rendah 30 tahun. Mengenai syarat dukungan, paling sedikit 6,5 % dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT), dengan sebaran 50 % lebih dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *