Flash News
No posts found

Kejaksaan Negeri Cek Proyek Puskesmas, Hasilnya?

Petugas TP4D Kejaksaan Negeri Rembang mengecek salah satu proyek Puskesmas, Kamis (12/10).

Petugas TP4D Kejaksaan Negeri Rembang mengecek salah satu proyek Puskesmas, Kamis (12/10).

Rembang – Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Rembang menemukan adanya kualitas besi yang dinilai kurang sesuai, dalam proyek pembangunan Puskesmas. Hal itu setelah tim Kejaksaan Negeri melakukan pengecekan proyek Puskesmas, sepanjang hari Kamis (12/10).

Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Rembang, Bintarno mengatakan pihaknya membagi 2 tim, guna mengecek 5 titik proyek Puskesmas. Dari 5 lokasi tersebut, hanya 1 proyek Puskesmas yang kedapatan volume besinya perlu dikoreksi ulang, karena di bawah batas toleransi. Temuan langsung disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengawas maupun rekanan proyek. Apakah besi masih bisa digunakan atau tidak, PPK yang memutuskan. Semua menyesuaikan dengan ketersediaan barang di lapangan.

“Kalau besi toleransinya kan 0,2 mili meter. Kurangnya sedikit sekali kok, jadi ndak terlalu mencolok. Hanya kita komunikasikan dengan PPK, rekanan dan pengawas. Belinya sudah benar besi ukuran 8, kwitansi pemesanan sesuai. Itu sebatas temuan, mau diganti atau tetap. Soalnya juga harus mempertimbangkan di lapangan ada tidak, kalau nggak ada, mau gimana, “ jelasnya.

Bintarno menambahkan upaya pemantauan seperti ini sebagai bentuk pendampingan. Dalam proyek Puskesmas, TP4D kebetulan dilibatkan ikut mendampingi, khusus pelaksanaan saja. Cek lapangan penting, guna memastikan kepatuhan pemborong. Sedangkan pada saat perencanaan dan lelang proyek, Kejaksaan Negeri tidak dilibatkan. Sesuai Intruksi Presiden, manakala ada pelanggaran administrasi sebuah proyek, Inspektorat dulu yang menangani. Baru kalau muncul pelanggaran melawan hukum dan ada kerugian Negara, diberi waktu untuk mengganti. Jika tidak sanggup, baru Kejaksaan Negeri melakukan proses hukum.

“Selama pelaksanaan proyek Puskesmas ini, kita akan pantau. Rekanan patuh dengan kontrak atau tidak ? selama tidak ada pelanggaran hukum, kita serahkan sama PPK. Kalau ada pelanggaran, Kejaksaan Negeri tidak serta merta melakukan tindakan represif. Jadi kami lebih mengedepankan upaya pencegahannya, “ imbuh Bintarno.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan penataan 5 Puskesmas. Masing – masing perluasan Puskesmas Kragan I dengan alokasi anggaran Rp 3,7 M, Puskesmas Bulu Rp 2,7 M, Puskesmas Pamotan Rp 2,2 M, Puskesmas Pancur Rp 3,7 M dan Puskesmas Gunem Rp 1,8 M. (MJ – 81).

1 Komentar

  1. syarifuddin nisfuady,sh.

    TP4D ibarat SEISMOMETER , HARUS lebih mengedepankan upaya pencegahan . dan jangan bersikap final . wajib menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya . dan kalau ada anggapan TP4D hanya ” Tameng ” itu adalah anggapan yang keliru . justeru TP4D adalah kunci suksesnya program pemerintah dalam menjalankan penyerapan anggaran . sesuai Instruksi Presiden ….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *