Flash News
No posts found

Bupati Inspeksi Ke Dinas Lingkungan Hidup, Sentil 2 Masalah

Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat memberikan pengarahan pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Senin pagi (16/10).

Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat memberikan pengarahan pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Senin pagi (16/10).

Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup, untuk mempermudah pengurusan izin UKL/UPL (upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup), serta bebas dari praktek pungutan liar (Pungli). Seruan itu menyusul informasi yang diterima Bupati, karena sempat ada oknum pegawai diduga bermain dalam proses pemberian rekomendasi UKL/UPL.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyampaikan masalah tersebut, seusai melakukan inspeksi ke kantor Dinas Lingkungan Hidup di Jl. Pemuda Rembang, Senin pagi (16 Oktober 2017). Ia meminta tiap kali perusahaan mengajukan izin, harus dipermudah, cepat, murah dan tidak ada pungutan liar yang melenceng dari ketentuan Undang – Undang.

Selain menyangkut izin, Hafidz juga menyinggung pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di desa Landoh Kecamatan Sulang. Menurutnya, Pemkab siap menambah alat berat dan memperluas lahan TPA. Saat ini luas lahan TPA hanya 3,5 hektar, menurut rencana akan ditambah 1,5 hektar lagi. Jika sampah bisa ditangani lebih baik, ia berharap Kabupaten Rembang pada tahun 2018 mendatang, dapat meraih gelar Adipura.

“Ada 2 hal yang saya tekankan. Pertama tentang pengajuan izin yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup, harus bebas dari Pungli. Kemudian soal TPA sampah, sering mengantongi nilai rendah, membuat gelar Adipura gagal diraih. Maka akan kita petakan apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Alat berat untuk pengelolaan perlu dilengkapi, luas lahan juga siap kami tingkatkan, ” ujar Hafidz.

Menanggapi perintah Bupati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Suharso menegaskan siap menjalankan. Ia membeberkan instansinya sebatas menerima pengajuan dari pemilik usaha, guna mengkaji kemungkinan dampak lingkungan. Termasuk pengelolaan limbah, agar tidak mencemari lingkungan. Wujudnya dalam bentuk rekomendasi, sebelum penerbitan izin.

Suharso menimpali khusus TPA sampah, diidentifikasi terdapat beberapa masalah. Mulai potensi gangguan lingkungan, sarana pengelolaan sampah dan perluasan area.

“Pemberian izin bukan wewenang Dinas Lingkungan Hidup, jadi kami hanya mengkaji pengajuan. Semoga kedepan pelayanan lebih baik. Khusus TPA, tugas ini menjadi prioritas supaya lokasi yang sudah ada dapat lebih optimal, ” tandasnya.

Menurut Suharso, pengukuran tambahan lahan TPA akan mulai dilakukan bulan November. Untuk realisasinya, anggaran baru diajukan pada tahun 2018 mendatang. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *