Flash News
No posts found

Yang Membuat DPRD Geram Seputar Data Kemiskinan, Mereka Beri Usulan

Potret warga miskin di kecamatan Bulu, Rembang.

Potret warga miskin di kecamatan Bulu, Rembang.

Rembang – Ranking kabupaten Rembang yang menempati urutan 5 besar angka kemiskinan tertinggi di provinsi Jawa Tengah, membuat kalangan DPRD geram. Mereka mempertanyakan akurasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut.

Anggota DPRD Jawa Tengah, Abdul Aziz menduga jangan – jangan ada yang salah. Legislator asli desa Soditan kecamatan Lasem, Rembang ini berpendapat kalau parameternya jumlah pabrik, kabupaten Rembang tidak kalah dengan kabupaten Pati. Bahkan Rembang sudah punya pelabuhan lintas provinsi. Namun kenapa posisi kabupaten Pati jauh lebih bagus, dibandingkan kabupaten Rembang.

Baginya keberadaan pabrik menjadi salah satu ukuran penyerapan tenaga kerja dan penghasilan masyarakat. Aziz mendesak Pemerintah Kabupaten Rembang membentuk tim, untuk melakukan studi atas data kemiskinan.

“Rembang jan – jane bener ndak berada di urutan 5 terparah. Parameter kemiskinan itu bener nggak, jangan – jangan ada yang salah. Kalau ukurannya pabrik, di kabupaten Pati ada 10 an pabrik, Rembang juga punya kok. Maka saya dorong Pemkab Rembang bentuk tim, segera dilakukan studi, “ ujarnya ketika Forum Rembug Rembang di auditorium kampus Akademi Komunitas Semen Indonesia (AKSI) Rembang, Jum’at malam (20/10).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rembang, Gunasih mengaku sejak tahun 2010, dirinya mengusulkan kegiatan album kemiskinan. Kala itu dianggarkan Rp 300 juta biaya survei dari rumah ke rumah. Tujuannya, daerah bisa mendapatkan angka kemiskinan versi Pemerintah Kabupaten, mengingat indikator kemiskinan berbeda – beda.

Namun dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menganggap percuma, karena data yang dipercaya adalah versi BPS. Padahal ia ingin daerah juga mengantongi data versi sendiri, agar program yang dijalankan tepat sasaran.

“Semenjak di Komisi C dulu, ketika rapat kerja dengan Bappeda, saya usulkan album kemiskinan. Biar kita survey langsung dari rumah ke rumah. Masalahnya saya sendiri juga nggak merasa pernah didata oleh BPS. Kemiskinan di kabupaten Rembang versi kita itu berapa sich. Orang desa itu biasanya rumah nggak perlu dibikin bagus, tapi sawahnya luas, sapinya banyak. Tapi masuk kategori miskin, padahal kalau di desa sudah kaya. Jika dibandingkan dengan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau penerima Raskin secara riil, ya kemiskinan memang tinggi, “ ujar Gunasih.

Gunasih memprediksi jumlah keluarga miskin di kabupaten Rembang tidak sampai melampaui 10 %. Alasannya, dari hasil pantauan ke desa – desa, saat ini jarang sekali ditemukan keluarga miskin akut. Daripada membingungkan, menurutnya lebih baik survei sendiri.

“Kacamata saya sendiri kemiskinan tidak lebih 10 %. Dikatakan miskin kalau makan sehari 1 atau 2 kali. Sekarang nggak ada yang seperti itu, kecuali diet. Atau nenek – nenek tua yang nggak punya famili, diopeni tetangga. Kami nggak bisa memanggil BPS, karena terbentur mereka instansi vertikal. Masalahnya kalau ada bantuan – bantuan pemerintah, saya kerap diprotes warga miskin yang ternyata nggak dapat, “ beber politisi Partai Demokrat ini.

Mendengar usulan pendataan kemiskinan, Bupati Rembang Abdul Hafidz maupun Wakil Bupati, Bayu Andriyanto beberapa kali menganggukkan  kepala, tampak sependapat.

Hafidz kemudian menyatakan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Rembang, angka kemiskinan kabupaten Rembang yang sempat mencapai 19,5 % ditargetkan mampu turun sampai 11 %, pada tahun 2020 mendatang.

“Selain menggenjot investasi untuk mengurangi pengangguran, kami juga fokus terhadap pengentasan rumah tidak layak huni. Masalah ini sering jadi indikator kemiskinan. Insyaallah 3 ribu rumah tidak layak huni tiap tahun, akan dibedah menjadi lebih baik, “ tandasnya. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *