Flash News
No posts found

Saat DPRD Jateng Memantau Pabrik Semen, Ada Yang Membuat Mereka Tertarik

Keramba ikan di embung yang merupakan bekas lokasi tambang tanah liat. (gambar atas) anggota DPRD Jawa Tengah dari kabupaten Rembang, Abdul Aziz saat memantau penambangan batu kapur di pabrik semen PT. Semen Gresik di Tuban, Jawa Timur, Rabu (26/10).

Keramba ikan di embung yang merupakan bekas lokasi tambang tanah liat. (gambar atas) anggota DPRD Jawa Tengah dari kabupaten Rembang, Abdul Aziz saat memantau penambangan batu kapur di pabrik semen PT. Semen Gresik di Tuban, Jawa Timur, Rabu (26/10).

Tuban – Komisi D DPRD Jawa Tengah tertarik dengan sistem recovery lingkungan atau penghijauan setelah penambangan di lokasi tambang batu kapur, saat mereka meninjau pabrik semen PT. Semen Gresik di desa Sumberarum kecamatan Kerek kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis siang (26/10/2017).

Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Abdul Aziz menyatakan pabrik semen PT. Semen Gresik di Tuban mengeksplorasi tambang seluas 5 hektar setiap tahun, tapi setelah tidak ditambang, 4 hektar per tahun diantaranya menjadi sasaran reboisasi. Bagi politisi PPP dari Lasem, Rembang ini merupakan angka sebanding, untuk mengimbangi dampak kerusakan yang ditimbulkan.

Begitu pula dengan bekas penambangan tanah liat, ternyata setelah tidak dipakai, bisa dialihfungsikan sebagai embung dan diandalkan untuk menopang pengairan lahan pertanian serta budidaya ikan di atas keramba. Ia yakin langkah – langkah tersebut akan diterapkan di pabrik semen di tengah hutan antara kecamatan Gunem dan kecamatan Bulu. Penanganan lingkungan pasca tambang yang cukup baik itu, mestinya menjadi bahan kajian pemerintah, sebelum memutuskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap ke II.

“Sangat bagus dalam konteks recovery lingkungan. Usai ditambang, lokasi batu kapur kan mampu menjadi daerah resapan, sehingga penyimpanan air menjadi lebih banyak. Muda – mudahan KLHS segera diputuskan, lahan tambang PT. Semen Indonesia di kabupaten Rembang dapat dimanfaatkan dan operasional pabrik dapat normal. Tidak usah mengambil bahan tambang dari titik lain. Soal beda pendapat, pro kontra sudah biasa. Nggak mungkin semua bisa langsung sama. Yang penting pabrik semen jalan, perhatikan lingkungan dan masyarakat, “ tutur Aziz.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri berpendapat gencarnya pro kontra pembangunan pabrik semen, terutama di wilayah Pantura timur Jawa Tengah, membuat investor takut masuk. Menurutnya tidak masalah masyarakat beradu argumen, tapi harus berdasarkan data dan fakta lapangan. Kedatangan anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah kali ini termasuk ingin menghimpun data, sehingga pihaknya bisa menjawab apabila ada masyarakat bertanya.

“Jangan sekedar pokoke. Kalau seperti itu, investor takut masuk nantinya. Ini saja sudah terasa lho. Investor mau menanamkan modalnya ke Jawa Tengah, khawatir diserang kanan kiri. Mohon pemerintah dapat membereskan polemik cekungan air tanah (CAT) watu putih dalam KLHS, supaya tidak terus muncul pertentangan, “ kata Alwin.

Sementara itu, Direktur Produksi PT. Semen Gresik, Joko Sulistyanto mengungkapkan pihaknya menunjukkan area tambang, proses pembuatan semen maupun lokasi penghijauan usai tambang kepada 15 orang anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah. Khusus recovery pasca tambang, Joko memaparkan tidak bisa dalam waktu singkat langsung terasa, tetapi butuh waktu lama.

“1 atau 2 tahun ya belum terasa, nanti kalau sudah 20 tahun akan terlihat. Penghijauan kembali menjadi komitmen kami. Tiap hari tanaman dirawat, disirami. Banyak titik yang berhasil. Dulu gersang, sekarang sangat rindang, “ ungkapnya.

Joko menambahkan keterlibatan masyarakat dalam mengelola lingkungan cukup tinggi. Ia mencontohkan lahan persawahan milik pabrik yang belum ditambang, masih boleh digarap petani. Selain itu, ada pula petani sabuk hijau. Mereka diberdayakan dalam program penghijauan, di sepanjang lahan perbatasan antara milik pabrik dengan penduduk sekitar. Menurutnya, cara serupa juga akan diterapkan di pabrik Rembang. Menyangkut izin penambangan, ia menyerahkan pada keputusan pemerintah. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *