Flash News
No posts found

Terima Banyak Laporan, Dewan Pendidikan Hadapi Masalah Stempel

Ahmad Sururi, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang.

Ahmad Sururi, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang.

Rembang – Setelah terbentuk tanggal 20/10 lalu, Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang langsung banyak menerima keluhan dan laporan dari masyarakat, terkait praktek pungutan yang marak di sekolah. Kedoknya beragam, mulai dari pungutan untuk membayar buku, piknik hingga penambahan bangunan penunjang.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang, Ahmad Sururi mengatakan selain masalah pungutan yang tidak wajar, ada pula keluhan seputar perbedaan perlakuan pemerintah terhadap sekolah negeri dan swasta, serta sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Pihaknya akan mencarikan solusi. Jika harus mempertemukan sejumlah pihak, Dewan Pendidikan siap menggelar mediasi. Nantinya untuk mempermudah laporan masyarakat, perlu pula membuat website.

“Dalam website akan memampang segala aktivitas kita. Masyarakat yang ingin mengadu, menyampaikan laporan, bisa lewat website tersebut. Tapi itu nanti, kami baru melakukan konsolidasi internal dulu, “ jelasnya.

Ketika disinggung tentang stempel Dewan Pendidikan, karena sebelumnya diselimuti kepengurusan ganda ? Sururi yang berprofesi sebagai guru MTS N Sale ini membenarkan sempat menjadi pembahasan. Pihaknya memerintahkan delegasi anggota Dewan Pendidikan, untuk menemui 2 orang mantan Ketua Dewan Pendidikan terdahulu.

1 stempel Dewan Pendidikan dari kepengurusan Ni’amullah sudah diperoleh, sedangkan dari kubu Iskak Masykuri masih dalam proses pendekatan. Kalau memungkinkan, pihaknya juga ingin mempertemukan 2 tokoh tersebut, mempertegas legalitas stempel. Sejauh ini Dewan Pendidikan periode sekarang, belum ada rencana membuat stempel baru.

“Kita langsung komunikasi dengan pengurus Dewan Pendidikan yang dulu. Karena ada 2 kubu ya kita temui semua. Kalau mau, sebisa mungkin 2 tokoh ini kita islahkan lah. Stempel ini penting, agar Dewan Pendidikan hanya satu. Setelah pelantikan oleh Bupati, nggak boleh ada pihak lain mengatasnamakan Dewan Pendidikan, apalagi sampai disalahgunakan. Apakah akan pakai stempel dari pak Ni’am atau pak Iskak, kita lihat progresnya. “ ungkap Sururi.

Ahmad Sururi menambahkan mulai pekan depan akan mengagendakan bertemu dengan Bupati Rembang, Abdul Hafidz. Hal itu sebagai bentuk sinkronisasi program kerja Dewan Pendidikan, supaya sesuai dengan visi misi kepala daerah. Selain Bupati, pengurus Dewan Pendidikan perlu menemui Dinas Pendidikan dan DPRD, salah satunya mengusulkan fasilitasi anggaran dan sekretariat.

“Bahasa kami ingin taaruf dulu dengan pihak – pihak terkait. Mulai pak Bupati, Dinas Pendidikan sama DPRD. Setelah itu, banyak yang akan kami lakukan, agar kualitas dunia pendidikan di kabupaten Rembang menjadi semakin baik, “ imbuh pria warga desa Mrayun kecamatan Sale ini. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *