Flash News
No posts found

Jelang Pilkada Jateng : Belajar Dari Data Pelanggaran Pidana Sebelumnya, Apa Saja ?

Muhammad Rofiudin, Komisioner KPID Jawa Tengah ketika menyampaikan potensi pelanggaran pidana Pemilu dan kampanye di media, Kamis (09/11).

Muhammad Rofiudin, Komisioner KPID Jawa Tengah ketika menyampaikan potensi pelanggaran pidana Pemilu dan kampanye di media, Kamis (09/11).

Rembang – Ada sejumlah potensi kecurangan yang harus diantisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Muhammad Rofiudin, komisioner Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Jawa Tengah, menyampaikan masalah tersebut ketika berlangsung sosialisasi bertajuk “Pengawasan Partisipatif” yang digelar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, di Hotel Gajah Mada Rembang, hari Kamis (09 November 2017).

Rofiudin mencontohkan kemungkinan penggelembungan suara, karena rekapitulasi penghitungan suara dari tempat pemungutan suara (TPS) langsung ke tingkat kecamatan. Padahal sebelumnya, dari TPS direkap di tingkat desa dulu, baru dikirim menuju kecamatan. Kerawanan lain yang sering terjadi adalah bagi – bagi uang. Maka ia mendorong ada upaya gerakan masyarakat, untuk menekan seminimal mungkin praktek politik uang.

“Kalau rekapitulasi suara dari TPS ke kecamatan, menurut saya harus sangat – sangat diwaspadai. Jangan sampai dapatnya sekian, kemudian dialihkan ke pasangan lain dan muncul penggelembungan. Kecurangan lain adalah money politics. Dulu biasa disebut serangan fajar, tapi kini ada serangan duha, serangan dzuhur. Siang pun dilakukan, manakala merasa dukungannya masih kalah, “ jelasnya.

Mantan jurnalis Tempo ini membeberkan saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, kemudian Pemilu Legislatif 2014 hingga Pilkada serentak tahun 2015, di provinsi Jawa Tengah tercatat 19 kasus pelanggaran pidana Pemilu dengan jumlah 23 orang terdakwa. Paling tinggi adalah politik uang. Kampanye di luar jadwal juga termasuk pidana. Maka menurutnya, lembaga penyiaran perlu berhati – hati menyikapi ketentuan tersebut. Sebaiknya menunggu fasilitasi dari KPU setempat.

“Kasus pidana Pemilu di Jawa Tengah diproses hukum dan berkekuatan hukum tetap. Dari 19 kasus itu diantaranya politik uang, merusak surat suara, kepala desa dan pegawai negeri kampanye, kampanye di luar jadwal dan mencoblos lebih dari sekali. 22 orang terdakwa divonis bersalah, tapi 1 orang terdakwa bebas adalah kampanye di luar jadwal PKPI. Muda – mudahan nggak terjadi lagi dalam Pilkada Jateng 2018, “ ungkap Rofiudin.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto menyatakan pihaknya mengundang 70 orang dari berbagai elemen, guna mengikuti sosialisasi “Pengawasan Partisipatif”. Tujuannya, mengedukasi masyarakat bahwa pengawasan merupakan tanggung jawab bersama, demi mewujudkan Pemilu berkualitas.

“Kalau Pemilunya berkualitas, diharapkan pemimpin yang terpilih juga berkualitas. Muara tujuannya tentu untuk kemajuan daerah dan bangsa ini, “ tandasnya. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *