Flash News
No posts found

Lega, Setelah Ada Pengakuan

Penghayat aliran kepercayaan Sapto Darmo di desa Kabongan Lor, Rembang tengah beribadah, Jum’at (10/11). Mereka lega setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Penghayat aliran kepercayaan Sapto Darmo di desa Kabongan Lor, Rembang tengah beribadah, Jum’at (10/11). Mereka lega setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Rembang – Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan aliran kepercayaan bisa dicantumkan dalam kolom KTP elektronik, penganut aliran Sapto Darmo di kabupaten Rembang merasa lega.

Sebelumnya, pada kolom agama penghayat aliran kepercayaan hanya disetrip atau dikosongkan. Begitu MK memutuskan, maka nantinya tercatat dan bisa dimasukkan.

Juwarni, seorang penghayat aliran Sapto Darmo di desa Kabongan Lor kecamatan Rembang Kota memperkirakan jumlah penghayat Sapto Darmo di kabupaten Rembang yang masih aktif 100 an orang. Ia sendiri sejak kecil sampai usia 51 tahun meyakini ajaran tersebut, mengikuti orang tuanya. Menurutnya selama ini negara sudah memperlakukan penghayat aliran kepercayaan seperti anak tiri. Namun setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi, berarti sudah ada pengakuan, sehingga masyarakat bisa mau menerima, seperti halnya pemeluk 6 agama resmi yang ada di Indonesia.

Terkait kolom agama pada KTP elektroniknya yang masih kosong, Juwarni berharap kelak diisi penghayat aliran kepercayaan Sapto Darmo. Dirinya tak mau buru – buru mengurus, karena ingin menunggu kebijakan dari pemerintah, serta arahan pengurus Sapto Darmo.

“Kalau ada suara miring di sekitar lingkungan tentang keyakinan, terus terang saya nggak masukin hati. Ya yang namanya sudah lama menghayati kepercayaan Sapto Darmo. Tapi lega kini MK sudah memberikan hak yang sama, semoga masyarakat nggak memandang sebelah mata kepada kami. Soal dicantumkan ke KTP, urusan nanti lah, gimana pemerintah ngatur, “ jelasnya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) Kabupaten Rembang, Kartono menjelaskan penghayat aliran kepercayaan di kabupaten Rembang yang terdaftar di kantornya tidak sampai ratusan orang. Selain Sapto Darmo, ada pula penghayat kepercayaan Wringin Seto, Pangestu, Liman seto dan beberapa kelompok lain.

Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pihaknya berharap bisa mengurangi potensi konflik antara masyarakat dengan penghayat aliran kepercayaan. Khusus kemungkinan penghayat aliran kepercayaan akan mendirikan sanggar, menurutnya tidak masalah. Tapi kalau mendirikan tempat ibadah, harus mengantongi rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maupun Kementerian Agama.

“Kalau mengacu dari surat keterangan terdaftar (SKT), jumlahnya nggak banyak kok di kabupaten Rembang. Meski demikian, muda – mudahan ada sisi positif dari keputusan MK, untuk kondisi keamanan di tingkat bawah. Dulu kan pernah ada protes masalah Sapto Darmo di kecamatan Kragan. Pada intinya nggak masalah kalau mau bikin sanggar. Tapi jika tempat ibadah, harus melewati aturan yang ada dulu, “ ungkap Kartono.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, Moch. Daenuri mengatakan untuk sementara masalah pencantuman penghayat aliran kepercayaan di e-KTP, ditangani Kementerian Dalam Negeri. Mulai dari data penghayat dan perubahan sistem informasi administrasi kependudukan.

“Kami menunggu sosialisasi dari pusat seperti apa, nanti tinggal menyesuaikan petunjuk tekhnisnya, “ pungkas Daenuri. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *