Flash News
No posts found

Memicu Kebingungan, Nilai Pengabdian Diduga Menjadi Sarana Bermain

Kriteria penentuan nilai pengabdian untuk calon perangkat desa yang tercantum dalam Perbup.

Kriteria penentuan nilai pengabdian untuk calon perangkat desa yang tercantum dalam Perbup.

Rembang – Pemberian nilai pengabdian dalam seleksi calon perangkat desa, sangat memungkinkan antara satu desa dengan desa lainnya, berbeda – beda.

Hal ini lantaran dalam Peraturan Bupati hanya mengatur nilai maksimal 7. Sedangkan siapa saja yang berhak menerima, tidak disebutkan secara detail. Hanya mencantumkan apabila menjadi aparat pemerintah desa, pengurus BPD dan lembaga kemasyarakatan desa, diberi bobot nilai paling banyak 7, sedangkan pengabdian di tingkat RT/RW nilai paling banyak 5. Dalam hal calon mempunyai pengabdian lebih dari 1 jabatan pada masing – masing kepengurusan, bobot nilai pengabdian maksimal 7.

Ketua Paguyuban Kepala Desa se kabupaten Rembang, Jidan Gunorejo mengatakan pihak panitia bersama kepala desa bisa menilai, tergantung lama tidak maupun keaktifan seorang calon. Yang terpenting tidak melampaui batas ketentuan maksimal.

“Selama mereka masuk dalam SK Kepala Desa, tetap berhak memiliki bobot nilai, tinggal bagaimana musyawarah antara panitia dan kepala desa. Kalau di Perbup kan nilai maksimal. Tinggal kita menyesuaikan, tergantung lama sebentarnya atau keaktifan calon. Memang nggak ada rumusnya yang paten, jadi ada kearifan lokal setiap desa. Yang mengabdi di desa 1 tahun tentu nilainya berbeda dengan yang 5 tahun, “ jelasnya.

Kasubag Pemerintahan Desa Pemkab Rembang, Gunari membenarkan nilai pengabdian memungkinkan antar desa berbeda, karena desalah yang berhak menilai, sesuai koridor Peraturan Bupati. Menurutnya, selama desa menjalankan ketentuan dalam Perbup, tidak akan muncul masalah.

“Yang penting jangan melebihi 7. Kadang juga berbeda di setiap RT. Kalau di SK kepala desa nggak ada, ya nggak boleh dapat nilai pengabdian. Kalau kami yang menilai, justru salah. Yang berhak menilai ya desa. Semisal sama – sama masuk dalam SK, yang 1 merantau nggak aktif di desa. Yang 1 aktif, lha siapa yang bisa menilai, tentu desa lebih tahu, “ bebernya.

Beberapa pihak menyayangkan tidak adanya rumus baku standar pembobotan nilai pengabdian warga di desa. Karena lembaga di desa banyak, mulai RT – RW, karang taruna, BPD, LPMD, PKK maupun organisasi lainnya. Sementara tidak diatur secara luas, siapa yang berhak mendapatkan nilai pengabdian. Apakah hanya ketua, sekretaris, bendahara atau anggota pun berhak. Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan penilaian desa rentan kurang obyektif.

Abdul, seorang pegiat LSM di Rembang menganggap kelonggaran semacam itu, membuat oknum Kepala Desa maupun panitia bisa bermain.

“Saya khawatir panitia orang – orangnya dekat dengan kepala desa, sehingga bisa seenaknya menentukan nilai pengabdian. Lha buat apa menggandeng kerja sama dengan Undip dan Unnes, kalau kemudian masih ada celah kayak gini. Sama saja ada kecurangan dibungkus dengan kegiatan formalitas. Masalah nilai pengabdian ini sudah ramai di banyak desa, “ tandasnya. (MJ – 81).

1 Komentar

  1. Jenggot

    Tetap wae ora adil lek

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *