Flash News
No posts found

Protes Nilai Pengabdian, Datangi Balai Desa

Sudarsono (kiri) bersama pendaftar perangkat desa yang merasa dirugikan, mendatangi balai desa Grawan kecamatan Sumber, Selasa (05/12).

Sudarsono (kiri) bersama pendaftar perangkat desa yang merasa dirugikan, mendatangi balai desa Grawan kecamatan Sumber, Selasa (05/12).

Rembang – Pasca pengumuman seleksi perangkat desa di kabupaten Rembang, protes dari sejumlah kalangan mulai bermunculan. Paling banyak mempermasalahkan pemberian nilai pengabdian yang diduga menjadi sarana untuk meloloskan pendaftar tertentu. Salah satunya di desa Grawan kecamatan Sumber.

Peserta ranking 2 atas nama Indarto merupakan adik kepala desa mendapatkan nilai total 61, sedangkan ranking 3 Lilik Munfaati nilainya 60. Indarto mengantongi nilai 61, setelah diakumulasi dengan nilai pengabdian 7. Yang menjadi sasaran protes, kenapa nilai pengabdian tidak muncul sejak awal, ketika tahap penyaringan calon.

Selasa pagi (05 Desember 2017), Lilik Munfaati bersama kerabatnya, Sudarsono mendatangi Balai Desa Grawan. Sudarsono yang juga merupakan perangkat desa Seren kecamatan Sulang ini menuding surat keputusan (SK) Kepala Desa yang memasukkan Indarto menjadi pengurus Karang Taruna, sarat kejanggalan. Muncul dugaan SK tersebut baru disusulkan ketika akan tes tertulis di Semarang.

Ia sudah melaporkan masalah ini kepada kecamatan maupun Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Rembang. Harapannya seleksi perangkat desa diulang. Kalau tidak, pihaknya sudah menunjuk pengacara dan siap meneruskan ke jalur hukum.

“Saudara saya nggak diterima jadi perangkat desa nggak apa – apa, yang penting pelaksanaannya berlangsung fair. Kenapa ada peserta memperoleh tambahan nilai pengabdian di desa 7 poin, lha dia jadi apa kok dapat tambahan, sehingga mengalahkan peserta lain. Apalagi terpaut nilainya dengan Lilik hanya 1, “ ungkapnya.

Kepala Desa Grawan kecamatan Sumber, Saji menyatakan pemberian nilai 7 terhadap Indarto ada dasarnya. Mengingat Indarto duduk di lembaga KPMD dan Karang Taruna. Semua merupakan kewenangan panitia seleksi perangkat desa.

“Karena yang bersangkutan duduk di 2 lembaga, sesuai Perbup kan nilai maksimalnya 7.  Saya lupa apa kepanjangan KPMD mas. Bukan saya yang menentukan, tapi panitia sudah mengacu aturan. Apabila ada yang belum puas, monggo konfirmasi sama panitia, “ tutur Saji.

Sementara itu, ketua panitia seleksi perangkat desa Grawan, Ali Mansyur dalam pertemuan dengan peserta yang komplain mengklaim sudah menjalankan prosedur. Saat kami menelfon Ali, ia menyampaikan baru perjalanan ke kantor kecamatan Sumber. Siang harinya, Reporter R2B menghubungi lagi, namun nomor HP nya sudah tidak aktif. (MJ – 81).

1 Komentar

  1. hendarmanto

    Maskipun dalam seleksi prangkat desa itu menjadi kewenengan pemerintahan desa alangka lbh baiknya dengab melihat banyak yang protes di sana sini paling tindak inspektorat/lembaga yang berwenang turun ke lapangan untuk menyelidikan bagai mana proses penyelenggaraan seleksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *